Gorontalo Utara – Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada Senin, 24 Februari 2025.
Dalam amar putusannya, MK menegaskan bahwa PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H., sebagai calon bupati. Selain itu, PSU wajib mengacu pada Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sama dengan pemungutan suara pada 27 November 2024.
MK juga menginstruksikan agar PSU dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan. Hasil perolehan suara dari PSU ini akan diumumkan secara resmi sebagai hasil akhir pemilihan.
Putusan ini menandai babak baru dalam proses demokrasi di Gorontalo Utara, setelah sebelumnya terjadi perselisihan hasil pemilihan yang berujung pada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya PSU ini, masyarakat diharapkan tetap menjaga kondusivitas serta berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi yang berlangsung.
Sementara itu, KPU Gorontalo Utara menyatakan kesiapan mereka untuk menjalankan putusan MK. Dikutip dari laman resmi KPU Gorontalo Utara pada 26 Februari 2025, pihaknya tengah mempersiapkan tahapan PSU sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan ini tentunya akan berpengaruh terhadap dinamika politik di Gorontalo Utara, terutama bagi pasangan calon lain yang masih berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Semua pihak diharapkan dapat menerima putusan ini dengan sikap demokratis demi menjaga stabilitas daerah. (***)
