Tuban, 10 Maret 2025 – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat kini justru menuai polemik di Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Sejumlah warga mengeluhkan adanya dugaan pungutan biaya yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri.
Berdasarkan keterangan warga, panitia PTSL dan pemerintah desa diduga mematok biaya pendaftaran mulai dari Rp 400.000 hingga Rp 1.000.000. Padahal, sesuai SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017, biaya maksimal yang diperbolehkan untuk wilayah Jawa dan Bali hanya Rp 150.000. Biaya tersebut mencakup penyiapan dokumen, pengadaan patok, serta operasional petugas desa atau kelurahan.
Seorang warga berinisial HND mengungkapkan bahwa pungutan ini diberlakukan berdasarkan arahan dari pemerintah desa.
“Atas perintah pemerintah desa, terutama PLT kepala desa, biaya PTSL dipatok Rp 400.000 untuk warga setempat, sedangkan bagi warga luar daerah yang memiliki tanah di Desa Sambonggede dikenakan biaya Rp 1.000.000. Anehya, di kuitansi tetap tertulis Rp 400.000. Ini kan lucu,” ujar HND.
Ketika dikonfirmasi, PLT Kepala Desa Sambonggede, Wasidan, enggan memberikan keterangan lebih lanjut dan meminta awak media untuk menghubungi Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas).
“Mohon maaf, silakan hubungi Ketua Pokmas saja biar lebih jelas,” ujarnya singkat.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Ketua Pokmas, Sulistiwi, belum memberikan tanggapan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Jika terbukti benar, praktik ini dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang merugikan masyarakat. Diharapkan ada langkah tegas dari pihak berwenang untuk menindaklanjuti laporan warga dan memastikan program PTSL berjalan sesuai aturan.
