Newstizen.co,id Gorontalo Utara – Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara mendapat sorotan terkait minimnya keterlibatan dalam penyelesaian permasalahan rekrutmen tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal ini terungkap saat Komisi I DPRD Gorontalo Utara melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Sayangnya, tidak ada satu pun perwakilan dari BKPP yang ikut serta dalam konsultasi tersebut.
Sekretaris Komisi I DPRD Gorontalo Utara, Hendra Nurdin, menilai bahwa BKPP seharusnya lebih proaktif dalam menangani persoalan ini. “Harusnya pihak BKPP turut serta dalam konsultasi ini, mengingat ini adalah persoalan penting terkait rekrutmen tenaga PPPK,” ujar Hendra saat dihubungi via telepon, Kamis (16/1/2025).
Menurutnya, Komisi I telah mendapatkan berbagai informasi penting dari pihak BKN yang berkaitan dengan regulasi dan tata kelola rekrutmen PPPK. Namun, absennya BKPP dalam pertemuan tersebut menjadi tanda tanya besar.
“Kami sebenarnya sudah menyampaikan rencana kunjungan kerja ini kepada instansi terkait, termasuk BKPP. Sayangnya, tidak ada perwakilan yang mendampingi kami dalam konsultasi ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Hendra menegaskan bahwa hasil dari konsultasi ini akan disampaikan kepada publik. “Rencananya, pada Jumat (17/1/2025), kami akan melanjutkan konsultasi ke Kementerian PAN-RB. Semua hasil yang kami peroleh nantinya akan kami informasikan secara transparan kepada masyarakat,” pungkasnya. (***)
