Gorontalo Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara mulai mengaktifkan kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2024. Rapat perdana digelar pada Rabu, 16 April 2025, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Hendra Nurdin.
Meski tidak dihadiri seluruh anggota Pansus, pertemuan awal itu menandai dimulainya pembahasan internal terkait langkah-langkah strategis ke depan. Salah satu poin utama yang dibahas ialah penjadwalan rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD), yang rencananya dimulai pada awal pekan depan, Senin.
“Kami telah menetapkan sepuluh OPD yang akan diundang dalam tahap awal pembahasan. Ini adalah OPD-OPD strategis, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit ZUS,” ujar Hendra.
Ia menegaskan bahwa proses pembahasan akan dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Setiap satuan kerja akan diperiksa berdasarkan isi LKPJ yang sudah diterima oleh Pansus.
Tak hanya itu, masukan dari tim ahli juga menjadi perhatian serius. Hendra menyebut pembahasan harus dilakukan secara kritis, fokus, dan tajam, terutama dalam menelaah aspek kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah.
“Kami tidak hanya menelaah angka, tapi juga menangkap makna dari setiap kebijakan yang dijalankan. Ini menyangkut akuntabilitas pemerintah daerah, dan tentu menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan semuanya transparan dan sesuai harapan masyarakat,” tambah politisi Nasdem itu.
Ia memastikan, Pansus akan bekerja secara optimal, termasuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang telah masuk selama ini. (***)
