Gorontalo Utara – Kekhawatiran atas keamanan dan kehalalan makanan anak kembali mencuat di Gorontalo Utara. Anggota Komisi II DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Husain, angkat bicara keras terkait maraknya peredaran jajanan anak yang diduga mengandung unsur babi. Ia meminta tindakan cepat dari instansi terkait untuk mencegah dampak yang lebih luas.
“Ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal keyakinan dan keselamatan generasi kita. Ketika anak-anak mulai mengonsumsi produk yang tidak jelas kandungannya, apalagi yang mengandung unsur babi, ini sudah lampu merah,” tegas Fitri, legislator perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurutnya, saat ini di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Gorontalo Utara, semakin banyak dijumpai produk makanan ringan yang beredar tanpa kejelasan label halal. Fenomena ini dinilai mengancam hak konsumen muslim yang mayoritas tinggal di daerah tersebut.
Fitri mendesak agar Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Gorut segera turun tangan. Ia menekankan pentingnya penarikan produk-produk mencurigakan dari pasaran serta peningkatan pengawasan secara menyeluruh.
“Kalau sudah ada indikasi, jangan ditunggu sampai ada korban. Segera cek, tarik, dan edukasi pedagang maupun produsen makanan. Apalagi jika sasarannya adalah anak-anak, mereka adalah kelompok paling rentan,” ujarnya.
Lebih jauh, Fitri menegaskan bahwa tanggung jawab pengawasan tidak hanya menjadi beban pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif melaporkan produk-produk mencurigakan yang beredar di sekitar mereka.
“Diskoperindag memang harus memperkuat pengawasan. Tapi masyarakat juga harus jadi mitra strategis. Kalau ada jajanan yang aneh, tidak jelas labelnya, atau ditemukan mengandung unsur haram, segera laporkan. Jangan dibiarkan,” pungkasnya.
Seruan tegas dari Fitri Yusup Husain ini memperlihatkan urgensi untuk memperkuat sistem perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin makanan anak-anak di Gorontalo Utara tetap halal dan aman. Kini bola ada di tangan otoritas pengawasan dan masyarakat. Mampukah mereka bergerak cepat sebelum kepercayaan publik benar-benar tergerus? (BYP)
