Newstizen | Gorontalo Utara – Dalam upaya menanggulangi permasalahan penganggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Zainal Umar Sidiqi (RSUD Zus), Direktur BLUD RSUD Zus, dr. Mohamad Ardiansyah, M. Kes, menjelaskan bahwa RSUD Zus telah menemukan solusi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut dr. Ardi, terdapat solusi yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yakni PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 69, yang memberikan kelonggaran untuk keperluan mendesak sebagai bagian dari urusan wajib pelayanan dasar. Hal ini memungkinkan perubahan penjabaran APBD yang dapat ditetapkan oleh kepala daerah dengan pemberitahuan pada DPRD, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2020.
“Namun, perubahan penjabaran tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Terkait Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Zus yang menggantikan Perkada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RSUD Zus, dan penetapan Perkada Terkait Fleksibilitas pola pengelolaan keuangan BLUD RSUD Zus,” ungkap dr. Ardi.
Lebih lanjut, dr. Ardi menyebutkan bahwa terkait dengan kedua syarat tersebut, Sekretaris Daerah Gorut, Suleman Lakoro, SH., MM, telah menetapkan target awal pada bulan Februari untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oleh karena itu, dilakukan koordinasi bersama Bappeda, BPKAD, BKPP, bagian Hukum, dan Ortala untuk menyusun Perkada.
Dr. Ardi berharap bahwa langkah-langkah ini dapat mempercepat pencapaian sesuai arahan dari konsultasi Kemendagri bersama Sekda Gorut. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pusat pelayanan kesehatan BLUD RSUD Zus, sehingga berfungsi secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya.
Dalam pertemuan konsultasi, dr. Ardi didampingi oleh Kasubdit Perencanaan Anggaran, Roy Salamoni, SiP, dan Analis Keuangan Daerah pada Seksi Wilayah III A Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah, Jifvy Magdalena Dina Pamit, SIP, M. Ak, CGAA.
