Newstizen | Sampang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melaksanakan sidang paripurna, bertempat di ruang graha lantai dua gedung DPRD Sampang, Jalan Wijaya Kusuma, Sampang, Madura, (28/3/2024).
Sidang paripurna ini, tentang nota penjelasan Bupati terhadap LKPJ Bupati tahun 2023 dan pembentukan pansus LKPJ Bupati Tahun anggaran 2023.
Adapun sidang paripurna dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sampang Fadol, wakil ketua DPRD dan Sekretaris DPRD Sampang.
Sidang paripurna turut mengundang Pj Bupati Sampang Rudi Afriyanto namun tidak menghadiri. Dan diwakili Sekdakab Sampang H. Yuliadi Setiawan. Lalu hadir juga perwakilan dari Forkopimda, Kepala OPD, BUMD serta seluruh Camat se Kabupaten Sampang.
Ketua DPRD Sampang, Fadol dalam sambutannya menyampaiakan jika sidang paripurna dihadiri 32 anggota DPRD Sampang, dari 45 anggota DPRD Sampang.
“Sesuai peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Pasal 107 Ayat 1 (huruf c) maka rapat paripurna pada hari ini telah memenuhi ketentuan tata tertib,” ucapnya.
Fadol, menerangkan bahwa pada27 maret 2024 Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sampang telah mengadakan rapat dengan TAPD guna membahas surat masuk Bupati Sampang tanggal (15/03/2024) Nomor 000.7.5/109/434.301/2024 perihal LKPJ Bupati Sampang Tahun 2023.
“Untuk penyampaian LKPJ Bupati Sampang Tahun 2023 telah dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang H. Yuliadi Setiyawan, dengan surat tertanggal 27 Maret 2024 Nomor 100.3/37/434.013/2024 prihal pelimpahan kewenangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang,” terangnya.
Sementara, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto menjelaskan bahwa penyampaian LKPJ Tahun 2023 merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Khususnya Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tuturnya.
Ditambhkan Rudi Arifiyanto, bahwa LKPJ merupakan ringkasan laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan atau progress report pelaksanaan pembangunan yang disampaikan kepada DPRD yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi pengawasan DPRD.
“Yang pada akhirnya ditujukan kembali kepada Kepala Daerah berupa catatan catatan strategis dalam keputusan DPRD untuk perbaikan atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance) di masa yang akan datang,” imbuhnya.
Perlu diketahui, ditempat yang sama, Sekretaris DPRD Kabupaten Sampang, H. Moh Anwari Abdullah, di sidang Paripurna tersebut kembali mendapat tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Sampang, untuk menyampaikan pengumuman dan penetapan nama nama Anggota panitia khusus (Pansus) LKPJ Bupati TA 2023.
Adapun nama nama Anggota Pansus yang di sampaikan oleh H. Moh Anwari Abdullah itu ada 15 nama diantaranya:
1. Mushaddaq Chalili, SH
2. Baihaki S.Pd, M.Pd
3. Hj. Anik Amanillah
4. Husni Mubarok
5. Imam Hanafi
6. Imam Hambali
7. Alan Kasian
8. Shohebus Sulton, S.Hi
9. Ubaidillah, S.Sos, M.Si
10. M. Faisol Riyadi
11. Abdus Salam, SH
12. H. R. Aulia Rahman, SH
13. Nasafi, S.AP
14. Touful Minan
15. Anto Haryono
(Mal)
