, Gorontalo Utara – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Barang Milik Daerah (BMD), Aryati Polapa, menegaskan urgensi dari peraturan tersebut. Menurutnya, saat Ranperda BMD disahkan menjadi Perda, hal tersebut akan menjadi pedoman utama dan alat pengawasan bagi DPRD terhadap aset-aset daerah. Aryati menekankan bahwa manajemen aset daerah harus dilakukan secara profesional, sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dengan mengikuti standar yang jelas.
Aryati menjelaskan bahwa penatausahaan barang, mulai dari pengadaan hingga penghapusan, perlu diperhatikan secara intensif agar aset daerah dapat dikelola dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Ia menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur seluruh proses pengelolaan BMD, termasuk pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, mutasi, dan penghapusan.
Selain itu, Aryati juga menekankan perlunya memberikan insentif kepada pejabat yang terlibat dalam pengelolaan aset daerah, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan tersebut. Dengan demikian, implementasi Ranperda BMD dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.
