, Gorontalo Utara — Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gustam Ismail, mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 telah meninggalkan kenangan pahit bagi para anggota legislatif (aleg) di daerah itu. Pengalaman buruk ini tidak hanya mempengaruhi para wakil rakyat, tetapi juga berdampak pada tenaga honorer yang selama ini membantu pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Gorut.
“Ungkapan ini bukan hanya sekadar ucapan bibir saja, namun sebuah bentuk traumatis akibat pengalaman pahit yang dirasakan oleh para wakil rakyat atas penyelenggaraan pengelolaan anggaran tahun 2023,” kata Gustam Ismail dalam pernyataannya.
Gustam menjelaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya dirasakan oleh para aleg, tetapi juga para tenaga honorer yang jumlahnya ribuan. Mereka turut terkena dampak dari pengelolaan keuangan yang kurang baik, sehingga hak-hak mereka belum terpenuhi.
“Dampaknya turut dirasakan juga oleh para tenaga honorer yang ada atau bekerja di Pemda Gorut. Nasib mereka seakan menjadi tidak jelas dengan adanya pengelolaan keuangan tersebut,” tandasnya.
Menurut Gustam, meskipun permasalahan ini telah diikhlaskan, tetap saja menjadi catatan buruk dalam sejarah. Banyak hak-hak yang seharusnya dibayar berdasarkan perencanaan awal tidak terealisasi. Hal ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan APBD 2023, di mana sejumlah pembiayaan yang menjadi hak para aleg dan tenaga honorer tidak terbayarkan.
“APBD 2023 jadi kuburan massal bagi ribuan honorer kita yang entah di mana berada mereka saat ini,” ujarnya dengan nada kecewa.
Gustam Ismail menegaskan harapan para wakil rakyat, terutama mereka yang akan segera mengakhiri masa jabatannya pada bulan Agustus mendatang, agar kejadian serupa tidak terulang pada tahun anggaran 2024.
“Harapan kami adalah agar anggaran 2023 kemarin tidak terjadi lagi pada tahun anggaran 2024 ini. Kami ingin memastikan bahwa pengelolaan anggaran di masa mendatang lebih baik, dan hak-hak para aleg serta tenaga honorer dapat terpenuhi dengan baik,” tegas Gustam.
Dengan adanya pengakuan dan harapan ini, diharapkan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dapat melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan pengelolaan anggaran di tahun-tahun mendatang lebih transparan dan akuntabel. (Red)
