, Gorontalo Utara — Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) sepakat menerima rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Pendapat para fraksi tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Gorut dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2025, Selasa (16/07/2024). Juru bicara fraksi yang menyampaikan pendapat termasuk Aryati Polapa dari PDIP, Migdad Yeser dari Nasdem, Wisye Pangemanan dari Golkar, Rahmat Lamadji dari PAN, dan Fatri Polapa dari Fraksi Gerakan Pembangunan. Seluruhnya menyatakan bahwa fraksi mereka menerima rancangan KUA-PPAS tersebut.
“Dan untuk selanjutnya akan dibahas sesuai dengan mekanisme dan juga regulasi serta tata tertib yang berlaku,” kata mereka.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I, Roni Imran, dan didampingi oleh Wakil Ketua II, Hamzah Sidik. Acara ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Bupati Gorut, Sila N. Botutihe, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Gorut, Suleman Lakoro. Selain itu, turut hadir para anggota DPRD Gorut dan sejumlah pejabat eselon II dan III.
Dalam rapat paripurna kali ini, yang menjadi catatan tersendiri adalah pandangan fraksi tidak dibacakan secara keseluruhan, hanya tanggapan terhadap penerimaan rancangan KUA-PPAS tersebut. Pandangan dan tanggapan lainnya akan diserahkan langsung dalam bentuk dokumen kepada pemerintah daerah melalui Pj Bupati Gorut.
Persetujuan ini menunjukkan komitmen semua fraksi dalam mendukung kebijakan anggaran yang dirancang untuk tahun 2025, yang diharapkan akan membawa peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Gorontalo Utara. Melalui pembahasan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku, diharapkan rancangan KUA-PPAS dapat diimplementasikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. (Red)
