, Jakarta – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) di Bareskrim Polri. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting Polri dalam meningkatkan kualitas perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait perempuan dan anak.
“KPAI mengucapkan selamat atas terbentuknya Dittipid PPA-PPO. Ini menjadi tonggak dan momentum bersama untuk menghadirkan keadilan serta perlindungan nyata bagi perempuan dan anak, sekaligus menunjukkan bahwa Polri semakin responsif terhadap harapan publik,” ujar Ai Maryati pada Rabu (25/9/2024).
Ia juga menyoroti pentingnya pengangkatan Brigjen Desy Andriani sebagai Direktur Dittipid PPA-PPO, yang dipandang sebagai bentuk komitmen Polri dalam menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberantas tindak pidana perdagangan orang. Ai Maryati menekankan bahwa perempuan dan anak sering kali menjadi korban dari kejahatan lintas wilayah bahkan lintas negara, sehingga langkah ini sangat relevan dan diperlukan.
“Pembentukan Direktorat ini menegaskan komitmen bersama kita semua untuk menentang dan melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberantas perdagangan orang yang sering kali melibatkan jaringan lintas wilayah dan antarnegara,” tegasnya.
KPAI juga memberikan sejumlah masukan agar Dittipid PPA-PPO dapat berfungsi secara optimal, terutama dalam menangani kejahatan siber yang kerap melibatkan perempuan dan anak sebagai korban.
“Kami berharap Direktorat ini bekerja secara efektif dalam mengungkap kejahatan siber yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Selamat bekerja, KPAI siap berkolaborasi dalam upaya melindungi dan mengayomi,” pungkas Ai Maryati.
Dengan terbentuknya Direktorat baru ini, diharapkan Polri dapat lebih maksimal dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang, baik di tingkat nasional maupun internasional. (***)
