, Gorontalo Utara – Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Ridwan Yasin, SH, MH, menyatakan kesiapannya memimpin aksi demo damai bersama para guru terkait gagalnya penerimaan ASN PPPK dan penundaan pembayaran sertifikasi guru tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan Ridwan dalam diskusi di grup WhatsApp “Kase Bae Gorut” pada Minggu (29/12/2024).
Menurut Ridwan, kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi para guru yang telah lama berharap pada status ASN PPPK sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi mereka. Selain itu, penundaan pembayaran sertifikasi guru semakin memperburuk situasi.
“Para guru telah bekerja keras mencerdaskan anak bangsa, tetapi hak mereka justru terabaikan. Ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan,” ujar Ridwan.
Ridwan menegaskan bahwa aksi demo damai ini bukan bertujuan untuk menciptakan kegaduhan, tetapi sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah. “Kami ingin pemerintah mendengar langsung suara para guru. Ini adalah perjuangan untuk keadilan dan hak yang sudah seharusnya mereka terima,” tambahnya.
Ridwan juga menyoroti bahwa permasalahan ini menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola pendidikan di Gorut. “Jika program ASN PPPK gagal direalisasikan, ditambah lagi dengan penundaan sertifikasi, bagaimana kita bisa berharap pada kemajuan pendidikan di daerah ini?” tanya Ridwan.
Ia mengingatkan bahwa kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak guru akan berdampak buruk pada motivasi mereka, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan.
Ridwan mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan penjelasan yang transparan terkait kedua permasalahan tersebut. “Kita butuh kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga program ASN PPPK gagal dan sertifikasi guru tertunda? Jika ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran atau administrasi, pemerintah harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ridwan memastikan bahwa aksi demo damai ini akan dilakukan secara tertib dan sesuai aturan. “Kami tidak ingin menciptakan masalah baru, tetapi ini adalah langkah terakhir jika pemerintah terus berdiam diri tanpa solusi. Guru tidak boleh terus menjadi korban,” katanya.
Melalui aksi ini, Ridwan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. “Kesejahteraan guru adalah kunci untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika pemerintah serius dengan pendidikan, mereka harus menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya janji,” pungkas Ridwan.
Dengan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, aksi demo damai ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Gorut dan memastikan hak para guru terpenuhi. (BYP)
