Tuban, November 2036 – Ada satu pertanyaan yang seharusnya menggema di tengah masyarakat Kabupaten Tuban: ke mana sebenarnya uang rakyat dibelanjakan, dan seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat?
Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Tuban dalam agenda supervisi dan koordinasi pencegahan korupsi semestinya tidak dipandang sebagai kegiatan biasa. Ini adalah momentum untuk mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan bahwa pengelolaan uang publik bukan perkara sepele.
Sebab, APBD bukan uang pribadi pejabat. Bukan pula anggaran yang boleh dikelola sekadar untuk memenuhi target program, menghabiskan pagu, atau mempercantik laporan kinerja pemerintahan.
Uang yang bersumber dari pajak, retribusi, dan berbagai pendapatan daerah. Di dalam setiap rupiahnya terdapat harapan masyarakat agar pemerintah mampu menghadirkan kesejahteraan, pelayanan yang layak, dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
Namun, pertanyaan kritisnya: apakah seluruh anggaran yang dibelanjakan pemerintah Kabupaten Tuban sudah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat?
Salah satu proyek yang menjadi perhatian dalam agenda pengecekan KPK adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Palang dengan pagu anggaran sekitar Rp24,99 miliar.
Publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses perencanaan dilakukan, bagaimana mekanisme pengadaan berjalan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan, serta apakah kualitas hasil pembangunan nantinya sebanding dengan uang yang dikeluarkan.
Mengkritisi proyek pemerintah bukan berarti menghambat pembangunan. Justru kritik merupakan bagian dari kontrol sosial agar pembangunan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Kita tidak sedang menuduh adanya penyimpangan. Namun, transparansi harus dibuka sebelum muncul persoalan yang merugikan keuangan daerah.
Sebab, proyek pemerintah tidak cukup hanya terlihat megah dalam gambar perencanaan. Hasilnya harus berkualitas, sesuai kontrak, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata.
Ironis apabila daerah mampu mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembangunan fisik, sementara persoalan mendasar masyarakat masih membutuhkan perhatian serius.
Masalah jalan rusak, kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kesempatan kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar angka fantastis dalam laporan pembangunan.
Masyarakat membutuhkan jalan yang layak dilalui, air bersih yang mudah didapat, pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, serta kebijakan yang berpihak kepada kehidupan rakyat kecil.
Pemerintah harus mampu menjelaskan skala prioritasnya. Apakah setiap program yang dibiayai APBD benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat atau justru lebih banyak ditentukan oleh kepentingan birokrasi?
Inilah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka.
Dalam persoalan APBD, DPRD tidak boleh hanya menjadi lembaga yang menyetujui anggaran dan hadir dalam kegiatan seremonial.
DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat pada tugasnya. Karena itu, wakil rakyat harus berani mengawasi setiap proyek bernilai besar, mempertanyakan program yang tidak tepat sasaran, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai perencanaan.
Jangan sampai rakyat hanya dijadikan alasan ketika anggaran dibahas, tetapi dilupakan ketika pelaksanaan pembangunan berlangsung.
Jika ada pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan, DPRD harus berani meminta penjelasan. Jika ada program yang tidak memberikan manfaat optimal, harus ada evaluasi.
Wakil rakyat harus membuktikan bahwa mereka benar-benar berdiri di sisi kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi pelengkap dalam sistem pemerintahan.
Kehadiran KPK tentu patut diapresiasi. Namun, masyarakat berharap kegiatan supervisi tidak berhenti pada kunjungan, rapat, dokumentasi, dan penyampaian komitmen antikorupsi.
KPK harus mendorong penguatan sistem pengawasan, keterbukaan pengadaan barang dan jasa, serta perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Apabila ditemukan kelemahan administrasi, harus ada pembenahan. Apabila terdapat indikasi penyimpangan, harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai pencegahan korupsi hanya menjadi slogan yang terdengar lantang dalam ruangan rapat, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan praktik di lapangan.
Persoalan APBD bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD. Masyarakat juga memiliki hak untuk ikut mengawasi.
Publik berhak mengetahui berapa anggaran sebuah proyek, siapa pelaksananya, bagaimana progres pekerjaannya, dan apa hasil yang akan diterima masyarakat.
Transparansi bukan hadiah dari pemerintah kepada rakyat. Transparansi adalah kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Karena itu, masyarakat Tuban harus berani bertanya, berani mengkritik, dan berani meminta pertanggungjawaban atas penggunaan uang publik.
Jangan takut dianggap mengganggu pembangunan hanya karena mempertanyakan anggaran. Justru diam terhadap persoalan publik dapat membuat pengawasan kehilangan kekuatannya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan seberapa banyak proyek yang dibangun, seberapa besar anggaran yang terserap, atau seberapa sering pejabat tampil dalam kegiatan publik.
Ukuran keberhasilan adalah seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
KPK sudah hadir membawa pesan penting tentang pencegahan korupsi. Sekarang bola berada di tangan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tuban.
Beranikah mereka membuka pengelolaan APBD secara transparan? Beranikah mengevaluasi proyek-proyek bernilai besar? Dan beranikah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat?
Jangan sampai rakyat hanya diminta membayar pajak, sementara ketika bertanya tentang penggunaan uangnya justru dianggap terlalu banyak menuntut.
Ingat, jabatan adalah amanah, APBD adalah uang rakyat, dan kekuasaan bukan alasan untuk menutup pintu transparansi.
Tuban tidak hanya membutuhkan pembangunan yang terlihat megah. Tuban membutuhkan pemerintahan yang bersih, berani, terbuka, dan benar-benar bekerja untuk rakyat.
Sebab uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan sekadar menjadi angka dalam laporan pertanggungjawaban.
