Dalam pemaparannya, Yuti Rahma Yanti menekankan bahwa sosialisasi IPWK memiliki peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan. Ia menegaskan bahwa dengan memahami kedua aspek tersebut, masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sosialisasi mengenai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan, kesatuan, serta kesadaran akan wilayah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelas Yuti Rahma Yanti.
Ia juga menambahkan bahwa Ideologi Pancasila merupakan kumpulan norma yang menjadi landasan berpikir dan keyakinan untuk mencapai tujuan bangsa. Kelima sila dalam Pancasila bukan sekadar semboyan, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila harus dilandasi oleh kesadaran dan keyakinan setiap individu.
“Jika aturan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka sanksi moral dan sosial menjadi konsekuensi yang harus diterima. Melalui sosialisasi IPWK ini, saya berharap masyarakat semakin memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.
Selain membahas IPWK, kegiatan reses ini juga menjadi ajang diskusi antara masyarakat dan wakil rakyat. Salah satu warga Desa Palas Jaya, Joni (45), mengajukan pertanyaan terkait prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Menanggapi hal tersebut, Yuti Rahma Yanti menjelaskan bahwa program BPJS Kesehatan gratis diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan bahwa warga yang ingin mendapatkan layanan kesehatan gratis di RSUD dapat mengajukan rekomendasi dari Kepala Desa serta surat rujukan dari Puskesmas setempat.
“Apabila masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan BPJS Kesehatan gratis ini, silakan hubungi saya. Saya siap membantu agar fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Kegiatan reses ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat mengenai peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa serta memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya yang kurang mampu, mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan. (Agusnadi)
