Gorontalo – Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi Gorontalo tengah menghadapi krisis kepemimpinan. Masa jabatan Ketua Percasi Provinsi Gorontalo, Bapak Safrin Saipi, untuk periode 2021-2025 resmi berakhir pada 31 Maret 2025. Hingga kini, belum ada langkah konkret dari pihak terkait untuk menggelar Musyawarah Daerah (Musda) guna memilih ketua baru.
Ketua Percasi Kabupaten Bone Bolango, Hi. Kasmir Abd. Hamid, SE, mendesak agar Percasi Provinsi Gorontalo segera menjalankan tugasnya dengan menggelar Musda demi mencegah vakumnya organisasi ini. “Jika tidak segera dilaksanakan, Percasi Gorontalo bisa mati suri. Padahal, kegiatan catur di tingkat kabupaten dan kota sudah sangat minim,” ujarnya.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat dalam waktu dekat akan digelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Catur ke-50 di Mamuju, Sulawesi Barat, pada Juli-Agustus 2025. Hingga saat ini, belum ada langkah dari Percasi Gorontalo untuk menyelenggarakan seleksi atlet guna mewakili daerah di ajang bergengsi tersebut.
“Kami berharap Ketua Percasi Gorontalo yang baru nanti tidak mengulangi kesalahan kepemimpinan sebelumnya. Catur di Gorontalo harus maju dan berkembang,” tegas Kasmir. Ia juga menekankan pentingnya memilih ketua yang mampu membawa nama Percasi Gorontalo bersinar di tingkat nasional maupun internasional.
Menurutnya, idealnya Musda sudah dilakukan sebelum masa jabatan ketua sebelumnya berakhir. Musyawarah ini seharusnya melibatkan pengurus Percasi dari seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo agar proses pemilihan berjalan sesuai aturan organisasi.
Dampak dari krisis ini sangat dirasakan oleh para atlet catur berbakat dari Gorontalo yang kini tidak memiliki wadah resmi untuk bertanding membawa nama daerah. Akibatnya, prestasi mereka berpotensi mengalami penurunan karena kurangnya kompetisi dan pembinaan.
Hi. Kasmir Abd. Hamid menegaskan bahwa seluruh pecinta catur di Gorontalo kini bersatu untuk mengawal proses reformasi di tubuh Percasi. Mereka menginginkan pergantian pengurus yang transparan, adil, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dengan berakhirnya perpanjangan masa bakti selama 6 bulan, yakni 31 maret 2025, maka berdasarkan AD/ART PERCASI, pengprov percasi tidak berhak lagi mengeluarkan surat apapun kecuali hanya menyiapkan panitia musprov.Namun berdasarkan hasil konfermasi kami dengan mantan ketua percasi Provinsi Gorontalo (safrin saipi), menurutnya pengprov masih ada hak 6 bulan sesudah masa bakti untuk melakukan hal hal prinsip dikab/kota, seperti menyegarkan pengkab/kota yang masih dalam posisi plt ketua setelah ditinggalkan oleh ketua terpilih, namun statementnya mantan ketua ini selain tdk sesuai dengan pasal 57.6 AD/ART, juga tidak sesuai dengan amanat AD/ART pasal 21.8, masih menurut mantan ketua pengprov percasi prov. Gtlo, apabila pengkab/kota belum atw tidak melaksanakan musdalub, beliau akan menunjuk carateker pada kab/kota yg ketuanya masih berstatus plt.sebagai dasar legitimasi pengkab/kota untuk mengikuti musprov percasi yang memiliki hak bicara dan hak suara. Demikian tutur safrin, namun menurut hemat kami bahwa dalam AD/ART PERCASI tidak mengenal kata Carateker. Hal ini juga dipertegas oleh ketua UMUM PB PERCASI (GM DRS UTUT ADIANTO) beberapa waktu yang lalu ketika saya beraudence dgn beliau di jakarta, Utut mengatakan dgn tegas bahwa AD/ART PERCASI tidak mengenal kata carateker!!
“Kami berharap kepengurusan baru nanti lebih responsif dan berkomitmen untuk membangun ekosistem catur yang lebih baik di Gorontalo,” tutupnya (SD)
