Gorontalo Utara, 9 Juli 2025 — Komitmen untuk mewujudkan perencanaan anggaran daerah yang tepat waktu dan transparan mulai ditunjukkan. Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara secara resmi menerima dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dari Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan, Rabu (09/07/2025).
Dokumen strategis tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD, Tahir Rauf, dan menjadi tonggak awal tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang akan digodok bersama oleh unsur legislatif dan eksekutif.
“Dokumen rancangan KUA-PPAS 2026 telah kami terima. Ini merupakan bentuk komitmen bersama agar pembahasan anggaran dapat berjalan tepat waktu sesuai agenda DPRD,” ujar Tahir.
Sebelumnya, Sekretariat DPRD telah melayangkan surat pengingat kepada Pemerintah Daerah terkait jadwal pengajuan dokumen. Merespons hal itu, Pemerintah Daerah melalui Plt. Sekretaris Badan Keuangan menyerahkan dokumen yang telah direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah.
Proses pembahasan dokumen KUA-PPAS 2026 telah diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD dan dijadwalkan dibahas secara resmi pada Paripurna Tingkat I, yang akan digelar pada pekan ketiga bulan Juni. Penyerahan lebih awal ini memberikan waktu cukup bagi anggota legislatif untuk menelaah dokumen secara menyeluruh.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Daerah karena dokumen sudah disampaikan pada minggu kedua bulan Juni. Dengan begitu, DPRD memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan pembahasan sesuai mekanisme,” tambah Tahir.
Diterimanya dokumen ini menandai dimulainya proses perumusan struktur anggaran tahun 2026. KUA-PPAS menjadi dokumen penting karena memuat arah kebijakan umum fiskal daerah dan plafon anggaran yang menjadi dasar penyusunan APBD secara keseluruhan.
Langkah awal ini menunjukkan semangat sinergi antara dua lembaga utama daerah: legislatif sebagai representasi rakyat, dan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan. Dengan waktu pembahasan yang cukup dan agenda yang tertata, publik dapat berharap pada APBD 2026 yang lebih aspiratif, akuntabel, dan tepat sasaran. (BYP)
