Oleh: Wahyu Anak Desa
Di panggung politik lokal, kata “himbauan” yang seharusnya bermakna edukatif dan preventif, kini bisa menjadi bahan panas untuk digoreng secara politis. Ketika seorang anggota DPRD mengeluarkan himbauan soal praktik calo—sesuatu yang jelas merupakan bentuk kepedulian terhadap integritas pelayanan publik—tiba-tiba ia justru menjadi pihak yang “dipanggil” untuk diklarifikasi lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pertanyaannya sederhana: apa yang salah dari mengingatkan publik agar menjauhi praktik kotor?
Himbauan: Wujud Tanggung Jawab, Bukan Pelanggaran
Secara prinsip, seorang anggota DPRD memiliki dua fungsi utama: pengawasan dan penyampaian aspirasi rakyat. Maka, ketika ia berbicara soal praktik calo, sebenarnya ia sedang menjalankan mandat moral dan politik yang melekat pada jabatannya.
Himbauan bukan pelanggaran. Ia adalah upaya preventif, langkah persuasif untuk menjaga agar sistem pelayanan publik tidak dicemari oleh perantara-perantara yang memperjualbelikan akses dan jabatan.
Namun ironinya, ketika kata-kata itu mulai mengusik kepentingan tertentu, yang muncul bukan apresiasi, melainkan reaksi—RDP.
RDP: Forum Klarifikasi atau Panggung Tekanan Politik?
Rapat Dengar Pendapat seharusnya menjadi ruang pencarian fakta dan penjelasan objektif. Tetapi di tangan politisi yang pandai memainkan persepsi, RDP bisa bergeser menjadi alat pembingkaian.
Klarifikasi bisa berganti makna menjadi interogasi politik.
Pertanyaan bergulir bukan lagi pada substansi himbauan, tetapi pada motif: “Kenapa bicara sekarang?”, “Siapa yang disindir?”, atau “Ada kepentingan apa di balik pernyataan itu?”
Inilah sisi ironis dari politik lokal—di mana niat baik bisa dicurigai, dan kejujuran bisa dituduh sebagai serangan.
Budaya Antikritik yang Disamarkan dengan Formalitas
Pemanggilan lewat RDP kadang bukan tentang kejelasan substansi, melainkan upaya untuk membungkam pesan moral yang menyinggung kepentingan tertentu.
Dalam suasana politik yang rapuh, “klarifikasi” menjadi kedok untuk menguji kesetiaan, bukan kebenaran.
Padahal, fungsi pengawasan DPRD akan lumpuh jika setiap suara kritis ditarik ke forum formal hanya untuk “diperhalus” atau “diperingatkan secara internal.”
Ketika ruang kritik dibatasi oleh sensitivitas politik, maka demokrasi lokal kehilangan daya kritisnya.
Menegakkan Integritas, Bukan Mengatur Suara
Masyarakat menanti wakil rakyat yang berani bersuara, bukan yang takut dibungkam. Himbauan terhadap praktik calo adalah bagian dari perang moral terhadap korupsi kecil yang menumpuk menjadi budaya.
Jika himbauan seperti itu justru diperiksa, maka yang sedang diperiksa bukan sekadar anggota DPRD—melainkan nyali politik untuk menegakkan kebenaran.
Siapa Sebenarnya yang Perlu Diperiksa?
Barangkali, yang perlu dipanggil ke RDP bukan orang yang menghimbau, tetapi mereka yang merasa terusik oleh himbauan itu.
Sebab dalam politik yang sehat, kebenaran tidak takut diperiksa. Tapi dalam politik yang penuh kepentingan, kebenaran justru sering diadili.
