Gorontalo Utara – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mengambil posisi tanpa kompromi terkait nasib 1.071 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Dalam rapat bersama Komisi I, Wakil Ketua II DPRD, Ridwan Riko Arbie, menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melantik seluruh tenaga kerja yang terdaftar—bukan sebagian, bukan bertahap, tetapi serentak dan menyeluruh.
Ridwan menyampaikan ultimatum jelas: Dewan tidak akan mengesahkan anggaran gaji P3K jika proses pelantikan dilakukan secara selektif. Menurutnya, rekomendasi DPRD harus diikuti sepenuhnya, dan pelantikan parsial bukan opsi. Ia meminta Komisi I segera mengeluarkan surat rekomendasi resmi yang menegaskan kewajiban eksekutif untuk mengakomodasi seluruh 1.071 nama.
Lebih jauh, Ridwan menegaskan bahwa meski DPRD tidak bisa mengintervensi teknis kepegawaian, mereka memiliki kontrol kuat melalui pos anggaran. Jika rekomendasi legislatif diabaikan, anggaran untuk gaji P3K tidak akan ditandatangani. Ini menjadi sinyal keras bahwa DPRD tidak akan membiarkan pelantikan yang diskriminatif atau tidak transparan.
Selain itu, Ridwan menginstruksikan Komisi I untuk memperketat pengawasan di BKPP. Tujuannya jelas: memastikan keadilan, kepastian hukum, dan tidak ada satu pun tenaga P3K yang terabaikan hanya karena proses yang lamban atau tidak tegas.
Senada dengan itu, Anggota Komisi I, Haris Tuina, juga menyoroti stagnasi penyelesaian status P3K paruh waktu. Ia menegaskan komitmen Komisi I untuk memperjuangkan hak para tenaga kerja dan memastikan seluruh rangkaian proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Dengan sikap tegas ini, DPRD Gorut menegaskan bahwa pelantikan seluruh 1.071 P3K bukan hanya administrasi, tetapi komitmen moral dan politik untuk memastikan keadilan bagi seluruh tenaga kerja yang sudah mengabdikan diri. ###
