Mewakili Plt. Sekda Kalteng, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah dalam membaca perubahan situasi lapangan secara akurat. Dalam konteks deteksi dini, ia menilai FKDM bukan sekadar forum komunikasi, tetapi instrumen strategis dalam membangun stabilitas daerah.
“Kecepatan perubahan situasi menuntut kita memiliki data yang presisi. Informasi lapangan dari FKDM menentukan ketepatan langkah pencegahan yang diambil pemerintah,” tegas Darliansjah.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi lintas instansi—pemerintah daerah, intelijen, dan elemen masyarakat—untuk mengantisipasi kerawanan sebelum meningkat menjadi konflik terbuka.
Kepala BIN Daerah (Kabinda) Kalteng, Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur, menggarisbawahi urgensi pemetaan potensi gangguan sejak tahap paling awal. Menurutnya, perubahan sosial yang bergerak cepat menuntut FKDM semakin responsif dan terintegrasi.
“Setiap gejala kerawanan harus terpantau sejak dini. Informasi awal adalah fondasi utama dalam menentukan langkah antisipasi yang terukur,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi data antarinstansi tidak hanya meningkatkan akurasi analisis, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan langkah ketika menangani potensi konflik.
Rakor FKDM tahun ini juga menjadi bagian dari persiapan Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah agenda nasional dan regional yang diprediksi mempengaruhi dinamika keamanan di daerah. Pemerintah menilai situasi tersebut membutuhkan konsolidasi deteksi dini yang lebih kuat agar stabilitas tetap terjaga.
Turut hadir dalam rapat tersebut Plt. Kepala Kesbangpol Kalteng Muhamad Rusan, Kepala Satpol PP Kalteng Baru I. Sangkai, jajaran intelijen, Kejaksaan Tinggi, dan ketua FKDM kabupaten/kota se-Kalteng. (Nala)
