Gorontalo Utara – Nada rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bersama Dinas Kesehatan, Senin (2/2/2026), berubah menjadi forum koreksi terbuka ketika Windra Lagarusu melontarkan catatan yang tak sekadar administratif, tapi menyentuh jantung etika pelayanan publik.
Windra membuka dengan pengingat yang lugas—bahkan getir—bahwa aparatur negara hidup dari pajak rakyat. Konsekuensinya, setiap kebijakan, gestur, dan keputusan akan selalu berada di bawah sorotan publik. Dalam iklim media sosial yang serba cepat, sedikit saja kelengahan bisa menjelma menjadi krisis kepercayaan.
“Kita ini digaji oleh pajak. Artinya, kita terus diawasi. Harus banyak stok sabar dan senyum, karena sedikit saja salah, bisa jadi konsumsi publik,” tegas Windra di hadapan jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.
Sebagai anggota Badan Anggaran DPRD, Windra menyoroti realitas pahit: alokasi perjalanan dinas kini berada pada titik terendah sepanjang sejarah Gorontalo Utara. Bagi Windra, kondisi ini bukan alasan untuk mengeluh, melainkan ujian integritas dalam menentukan skala prioritas. Ia meminta setiap agenda luar daerah dijelaskan secara utuh—apa urgensinya, apa dampaknya, dan apa manfaat langsungnya bagi daerah.
“Di tengah anggaran yang kering, setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Perjalanan dinas tidak boleh jadi rutinitas, apalagi simbol status,” ujarnya, menyiratkan kritik pada budaya birokrasi yang kerap mengaburkan kebutuhan dengan kebiasaan.
Namun, kritik Windra tidak berhenti pada penghematan semata. Ia justru memberi apresiasi pada capaian substantif: lebih dari separuh Puskesmas di Gorontalo Utara telah meraih akreditasi Paripurna. Baginya, capaian itu adalah bukti kerja senyap para tenaga kesehatan yang sering luput dari penghargaan negara.
Di tengah keterbatasan fiskal, Windra secara terbuka mendukung agenda family gathering bagi nakes. Baginya, ini bukan pemborosan, melainkan investasi kesehatan mental. “Pelayanan kesehatan itu kerja emosional. Kalau nakes kelelahan secara psikis, pasien yang pertama merasakan dampaknya,” katanya.
Sorotan lain yang tak kalah tajam diarahkan pada aspek yang sering diremehkan: estetika dan kenyamanan fasilitas kesehatan. Windra mendorong standarisasi pencahayaan Puskesmas, mencontoh Puskesmas Anggrek yang kini tampil terang. Ia menyentil stigma lama fasilitas kesehatan yang gelap dan suram.
“Saya ingin Puskesmas itu terang, tidak angker. Cahaya itu bukan soal lampu semata, tapi soal rasa aman dan harapan bagi pasien,” ucapnya, menyelaraskan konsep Puskesmas Surga Kasih Sayang dalam program Gorut Bercahaya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara meminta Dinas Kesehatan segera menyusun dokumen inventaris kekurangan di setiap unit kerja. Dokumen ini akan menjadi cermin jujur kondisi lapangan—bukan sekadar laporan formal—dan fondasi perencanaan pembangunan kesehatan ke depan.
Pesan Windra jelas: di saat anggaran menipis, negara tidak boleh kehilangan nurani. Efisiensi penting, tetapi pelayanan yang manusiawi, transparan, dan beretika jauh lebih mendesak. ***
