Tuban, 16 April 2026 – Konflik HIPPA Mekarsari di Desa Magersari, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, kembali memunculkan polemik baru. Rencana aksi damai yang akan digelar oleh LSM ILHAM Nusantara pada Kamis (16/4/2026) mendadak dibatalkan setelah adanya undangan dialog dari Dinas Sosial P3A & PMD Kabupaten Tuban.
Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi nomor 400.10.2/837/414.105/2026 tertanggal 14 April 2026, yang mengundang sejumlah pihak mulai dari Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, Camat Plumpang, Pemerintah Desa Magersari, BPD, HIPPA Mekarsari hingga LSM ILHAM Nusantara.
Namun, dialog yang diharapkan menjadi titik temu justru memunculkan tanda tanya besar.
Pasalnya, pertemuan yang digelar di kantor Dinsos Tuban itu berlangsung tanpa kehadiran pihak-pihak kunci, yakni Kepala Desa Magersari, BPD, dan perwakilan HIPPA Mekarsari.
Ironisnya, di waktu yang sama, kondisi di Desa Magersari justru terlihat siaga penuh. Balai desa dikabarkan telah dipersiapkan untuk menghadapi aksi demonstrasi, dengan pengamanan yang melibatkan puluhan linmas, Babinsa, hingga Satpol PP.
Sejumlah warga yang memantau situasi di lapangan menyebutkan bahwa desa tampak bersiap menghadapi massa aksi, meskipun agenda demonstrasi telah dibatalkan.
Ketua DPC LSM ILHAM Nusantara Kabupaten Tuban, Abdul Manaf, melontarkan kritik keras atas kondisi tersebut.
“Kenapa diadakan dialog di Dinsos jika Pemdes Magersari justru siap menghadapi aksi demonstrasi? Ini terkesan meremehkan pemerintah kabupaten dan membuat konflik semakin memanas,” tegasnya, Kamis (16/4/2026).
Ia juga menyoroti buruknya koordinasi antar lembaga di lingkungan pemerintah daerah. Di satu sisi, Camat Plumpang hadir dalam dialog, namun di sisi lain aparat seperti Satpol PP dan Babinsa justru bersiaga di kantor desa.
Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan komunikasi antar instansi.
“Ini menunjukkan komunikasi antar organisasi perangkat daerah di Tuban tidak berjalan baik,” imbuhnya.
LSM ILHAM Nusantara mendesak agar Dinsos segera mengagendakan ulang dialog dengan menghadirkan seluruh pihak terkait dalam waktu maksimal tujuh hari ke depan, guna menyelesaikan konflik secara terbuka dan bermartabat.
Jika tuntutan tersebut tidak direspons, pihaknya memastikan akan menggelar aksi lanjutan di Kantor Bupati Tuban dan mendesak digelarnya pertemuan terbuka di hadapan publik.
Di sisi lain, muncul dugaan adanya “skenario” tertentu di balik dinamika ini. Situasi yang terjadi dinilai seolah-olah menunjukkan respons pemerintah kabupaten, namun di tingkat desa justru muncul langkah-langkah yang dinilai kontradiktif dan berpotensi membangun opini publik.
“Apakah ini sebuah skenario? Seolah-olah ada respons, tapi di lapangan justru terjadi intrik untuk mencari simpati publik,” ungkap Manaf.
Pihaknya menegaskan akan terus mengawal persoalan HIPPA Mekarsari hingga menemukan kejelasan dan keadilan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinsos, Camat Plumpang, Kepala Desa Magersari, serta perwakilan HIPPA Mekarsari belum memberikan keterangan resmi saat dikonfirmasi.
