GORONTALO UTARA – Penanganan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Dulukapa kini bergerak ke arah yang lebih serius. Indikasi pelanggaran tidak lagi sekadar persoalan administratif, melainkan mulai mengarah pada potensi tindak pidana yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gorontalo Utara telah melakukan langkah awal berupa pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Proses ini menjadi bagian dari pengumpulan bahan keterangan untuk menelusuri ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran BOK.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Romi Prayoga, menegaskan bahwa proses awal telah berjalan dan kini memasuki fase krusial.
“Kami dari pihak kejaksaan sudah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan,” ujarnya.
Potensi Pelanggaran: Dari Administratif ke Pidana
Meski penanganan sementara dilimpahkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat, langkah ini bukan berarti perkara berhenti pada ranah administratif. Justru, audit investigatif menjadi pintu pembuktian awal untuk mengungkap:
- Ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran
- Dugaan mark-up atau pengeluaran fiktif
- Indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat terkait
- Potensi kerugian negara sebagai unsur utama tindak pidana korupsi
Jika dalam audit ditemukan kerugian negara dan unsur melawan hukum, maka kasus ini berpeluang naik ke tahap penyelidikan bahkan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
“Kasus ini kami limpahkan ke APIP untuk dilakukan audit dan investigasi menyeluruh,” jelas Romi.
Audit Menyeluruh Jadi Kunci Pembongkaran
Desakan pelapor agar dilakukan audit total sejak awal masa jabatan kepala puskesmas menjadi sangat relevan. Dalam praktik penegakan hukum, pola penyimpangan anggaran kerap bersifat sistematis dan berulang, sehingga tidak cukup jika hanya memeriksa satu periode atau satu kegiatan saja.
Audit komprehensif diperlukan untuk:
- Menelusuri aliran dana secara utuh
- Mengidentifikasi pola penyimpangan
- Mengungkap kemungkinan keterlibatan lebih dari satu pihak
“Kami mendorong audit menyeluruh agar tidak ada celah praktik yang merugikan keuangan negara,” tegas pelapor.
Menanti Titik Terang: Akankah Naik ke Penyidikan?
Hasil audit Inspektorat akan menjadi penentu arah kasus ini. Jika ditemukan bukti kuat adanya kerugian negara dan perbuatan melawan hukum, maka Kejari memiliki dasar untuk meningkatkan status perkara ke tahap hukum yang lebih tinggi.
Situasi ini menempatkan kasus dugaan penyelewengan dana BOK di Puskesmas Dulukapa sebagai perhatian publik, terutama karena dana tersebut bersentuhan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
Hingga kini, pihak Inspektorat dan Dinas Kesehatan masih dalam proses konfirmasi. Namun satu hal yang pasti, jika dugaan ini terbukti, maka konsekuensi hukumnya tidak ringan—berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke dalam jerat tindak pidana korupsi.
Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan.
