GORONTALO UTARA – Pekerjaan proyek embung di Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, menuai sorotan dari kalangan aktivis. Ketua Aliansi Mahasiswa Biau (AMIB), Dicky Modanggu, mempertanyakan transparansi pelaksanaan proyek yang dinilai tidak menunjukkan identitas pekerjaan dan diduga terbengkalai selama sekitar dua bulan terakhir.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi pada Minggu (2/8/2026), Dicky mengaku tengah memantau sejumlah proyek sektor pertanian di wilayah Gorontalo Utara. Dari hasil pemantauan tersebut, ia menemukan proyek embung yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan pekerjaan sebagaimana mestinya.
“Kurang lebih sudah dua bulan terakhir pekerjaan embung ini terlihat tidak berjalan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan di tengah kebutuhan masyarakat, khususnya petani, terhadap ketersediaan sumber air saat musim kemarau,” kata Dicky.
Menurutnya, persoalan yang paling mencolok di lokasi proyek adalah tidak adanya papan informasi proyek sebagaimana lazim dipasang pada pekerjaan pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak dapat mengetahui asal sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, maupun instansi yang bertanggung jawab.
“Di lapangan tidak ditemukan papan proyek. Kami tidak mengetahui apakah pekerjaan ini berada di bawah Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo Utara atau Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Padahal informasi tersebut merupakan hak publik,” ujarnya.
Dicky menilai ketiadaan papan informasi proyek tidak hanya menghambat pengawasan masyarakat, tetapi juga mengurangi prinsip keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran negara.
Ia mengungkapkan, di kalangan petani setempat bahkan muncul sindiran terhadap proyek tersebut.
“Papan proyek tidak ada, yang ada hanya papan bicara,” ujar Dicky, mengutip istilah yang berkembang di tengah masyarakat Desa Ilotunggula.
Menurutnya, keberadaan embung memiliki peran strategis dalam mendukung produktivitas pertanian, terutama pada musim kemarau ketika pasokan air menjadi kebutuhan utama bagi lahan pertanian.
Karena itu, keterlambatan penyelesaian proyek dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap aktivitas para petani yang menggantungkan kebutuhan irigasi dari fasilitas tersebut.
Dicky mendesak instansi pemerintah yang berwenang segera turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi terhadap progres pekerjaan sekaligus memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai perencanaan.
“Kami meminta dinas terkait segera meninjau pekerjaan ini dan memberikan penjelasan kepada publik mengenai status proyek tersebut. Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertanya-tanya sementara pekerjaan belum juga selesai,” tegasnya.
Hingga rilis ini disampaikan, Dicky mengaku masih berupaya menelusuri identitas kontraktor pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek embung tersebut. Menurutnya, proses penelusuran mengalami kendala lantaran tidak terdapat papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan dinas yang berwenang, untuk mendapatkan penjelasan mengenai status proyek, sumber pendanaan, serta progres pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, pemberitaan ini akan diperbarui apabila telah diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait.
