GORONTALO UTARA – Optimalisasi aset daerah menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Fraksi PKS, Windra Lagarusu, mendorong Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan penyertaan modal pada Bank SulutGo (BSG) sebagai strategi memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Usulan tersebut disampaikan Windra dalam Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (4/8). Menurutnya, penyertaan modal pada bank pembangunan daerah merupakan langkah investasi yang lebih terukur dibandingkan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru yang membutuhkan modal awal besar, pembentukan kelembagaan, serta biaya operasional yang tidak sedikit.
Ia menilai, sebagai pemegang saham, pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh manfaat ekonomi melalui pembagian dividen, sekaligus menjaga nilai investasi daerah dalam jangka panjang.
“Kami berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kembali alokasi penyertaan modal kepada BSG dalam perencanaan anggaran daerah sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Gorontalo Utara,” ujar Windra di hadapan peserta rapat paripurna.
Menurut Windra, penguatan penyertaan modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui dividen, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang telah diinvestasikan pada Bank SulutGo.
Ia berpandangan bahwa memperbesar kepemilikan saham di BSG merupakan pilihan yang lebih rasional dibandingkan mendirikan BUMD baru yang masih memerlukan proses panjang, mulai dari pembentukan regulasi, penyusunan tata kelola perusahaan, hingga pembiayaan operasional sebelum mampu menghasilkan keuntungan.
Dalam pandangannya, BSG telah memiliki sistem tata kelola yang berjalan serta pengalaman sebagai bank pembangunan daerah yang melayani kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut dinilai memberikan tingkat kepastian investasi yang lebih baik dibandingkan memulai usaha baru dari awal.
Selain aspek investasi, Windra juga menekankan pentingnya setiap kebijakan penyertaan modal didasarkan pada kajian bisnis yang komprehensif, sehingga mampu memberikan manfaat nyata terhadap kondisi keuangan daerah tanpa membebani APBD.
Ia menilai kebijakan fiskal harus diarahkan pada program-program yang memiliki nilai tambah bagi daerah, baik melalui peningkatan pendapatan maupun penguatan aset pemerintah.
Di akhir penyampaiannya, legislator PKS itu mengajak pemerintah daerah dan DPRD terus membangun sinergi dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih produktif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang.
Menurutnya, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan anggaran mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo Utara di masa mendatang.
