Tuban,12 November 2026 – Penangkapan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam praktik pengumpulan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar oleh Satreskrim Polresta Tuban menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola distribusi energi bersubsidi di Kabupaten Tuban.
Namun, pengungkapan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penangkapan para terduga pelaku. Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) harus ikut mengambil langkah konkret dengan turun langsung ke lapangan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap distribusi solar bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.
Dugaan penyalahgunaan BBM subsidi yang kembali mencuat menjadi alasan kuat perlunya pengawasan lebih ketat terhadap rantai distribusi, mulai dari SPBU hingga pihak yang diduga menampung dan memperjualbelikan kembali solar bersubsidi.
Sorotan publik kini tidak hanya tertuju kepada para terduga pengepul, tetapi juga pada sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha yang menjalankan penugasan distribusi BBM harus memastikan setiap SPBU menyalurkan solar bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sementara itu, BPH Migas memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian BBM.
Keduanya perlu bersinergi melakukan inspeksi mendadak, audit transaksi digital, pemeriksaan penggunaan QR Code, serta evaluasi pola pembelian solar bersubsidi yang tidak wajar.
Pengawasan juga perlu diarahkan pada SPBU yang memiliki indikasi transaksi berulang, pembelian dalam jumlah tidak wajar, atau dugaan penyimpangan prosedur penyaluran.
Bukan berarti seluruh SPBU harus dicurigai. Namun, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
Praktik penyalahgunaan solar bersubsidi tidak bisa dilihat hanya dari aktivitas penimbunan di satu lokasi.
Penyidik perlu menelusuri asal BBM, mekanisme pembelian, kendaraan yang digunakan, kemungkinan penyalahgunaan QR Code, hingga pihak yang diduga menjadi pembeli atau penampung akhir.
Apabila dalam penyidikan ditemukan keterlibatan oknum SPBU, operator, maupun pihak lain, seluruhnya harus diproses sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Penindakan terhadap pelaku lapangan tanpa pembenahan sistem distribusi hanya berisiko membuat praktik serupa kembali muncul dengan pola berbeda.
Subsidi energi berasal dari keuangan negara yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak.
Ketika solar bersubsidi diselewengkan, masyarakat yang membutuhkan justru berpotensi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar sesuai peruntukannya.
Nelayan, petani, sopir angkutan, dan pelaku usaha yang memenuhi ketentuan menjadi kelompok yang harus dilindungi dari dampak penyimpangan distribusi.
Karena itu, pengawasan tidak boleh hanya ramai setelah kasus terungkap. Sistem pencegahan harus berjalan setiap hari.
mengapresiasi langkah Satreskrim Polresta Tuban dalam melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi.
Namun, penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan pengawasan distribusi.
Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBU di Kabupaten Tuban, menindak penyalur yang terbukti melanggar, serta memperkuat pengawasan agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Jangan sampai aparat kepolisian bekerja membongkar dugaan jaringan penyalahgunaan solar, sementara pengawasan distribusinya justru berjalan tanpa evaluasi serius.
Tuban membutuhkan distribusi BBM subsidi yang bersih, transparan, dan tepat sasaran. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan subsidi negara harus bertanggung jawab di hadapan hukum.
Subsidi untuk rakyat, bukan untuk jaringan bisnis ilegal!
