DPR Membuat Undang-Undang, Tetapi Siapa Yang Menguji Kualitas Para Pembuatnya?

newstizen.co.id Tuban, 17 November 2026 – Ketika Rakyat Diatur oleh Pasal, Wakil Rakyat Jangan Kebal dari Kritik! Ada ironi yang patut menjadi bahan renungan dalam kehidupan demokrasi kita. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan kewenangan untuk membahas dan membentuk undang-undang yang mengikat seluruh rakyat Indonesia. Namun, ketika latar belakang pendidikan dan kapasitas sebagian wakil rakyat menjadi perbincangan publik, muncul pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana kualitas orang-orang yang diberi mandat untuk menentukan arah hukum bangsa ini?

Jangan salah memahami kritik ini. Pendidikan Paket C adalah jalur pendidikan yang sah dan diakui negara. Tidak ada yang salah dengan seseorang yang menempuh pendidikan melalui jalur tersebut. Bahkan, banyak orang dengan latar belakang pendidikan sederhana memiliki pengalaman hidup, kemampuan berpikir, dan integritas yang luar biasa.

Tetapi menjadi anggota DPR bukan pekerjaan biasa. Mereka bukan sekadar wakil partai yang duduk di kursi empuk gedung parlemen. Mereka adalah pembuat kebijakan yang keputusannya dapat menentukan nasib jutaan manusia.

Coba bayangkan, seorang petani harus mengikuti aturan yang menentukan masa depan hasil panennya. Buruh harus menerima dampak regulasi ketenagakerjaan. Pengusaha kecil harus tunduk pada berbagai ketentuan perizinan. Masyarakat desa harus menjalani kebijakan yang terkadang tidak memahami kondisi nyata di lapangan.

Siapa yang membuat aturan tersebut?Salah satunya adalah DPR bersama pemerintah.

Karena itu, publik berhak bertanya: apakah setiap pembahasan undang-undang benar-benar dilakukan dengan kajian mendalam? Apakah anggota DPR memahami substansi aturan yang mereka setujui? Apakah aspirasi rakyat benar-benar didengar, atau hanya menjadi formalitas dalam proses legislasi?

Jangan sampai rakyat dituntut memahami dan menaati puluhan bahkan ratusan pasal, sementara wakilnya sendiri tidak mampu menjelaskan secara terbuka alasan dan dampak dari kebijakan yang mereka sahkan.

Persoalannya bukan siapa lulusan universitas ternama dan siapa yang menempuh pendidikan Paket C.

Jika seseorang dipercaya membuat undang-undang, ia harus memiliki kemauan belajar, kemampuan memahami persoalan hukum, kecakapan membaca data, serta keberanian mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Jangan sampai pendidikan hanya dijadikan persyaratan administratif saat pencalonan, sedangkan setelah duduk di parlemen, kualitas kinerja justru tidak pernah dievaluasi secara serius.

Rakyat tidak sedang meminta semua anggota DPR menjadi profesor. Rakyat hanya ingin wakilnya bekerja dengan akal sehat, pengetahuan yang cukup, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan umum.

Selama ini masyarakat sering dihadapkan pada berbagai aturan. Ketika melanggar, ada konsekuensi hukum. Ketika tidak patuh, ada sanksi yang menanti.

Apakah mereka siap dievaluasi ketika produk hukum yang dibuat menimbulkan persoalan? Apakah mereka siap menerima kritik ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat? Apakah mereka bersedia membuka proses legislasi kepada publik?

Demokrasi bukan memberikan kekuasaan tanpa batas kepada wakil rakyat. Demokrasi adalah memberikan mandat sekaligus mekanisme pengawasan.

Kursi DPR bukan tempat untuk menikmati kekuasaan. Itu adalah tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

Jangan hanya datang ketika membutuhkan suara rakyat. Jangan hanya mengumbar janji ketika kampanye. Setelah terpilih, jangan menghilang dari persoalan masyarakat.

Rakyat berhak mengawasi, mempertanyakan, mengkritik, bahkan menuntut pertanggungjawaban atas kinerja wakilnya.

Sebab, undang-undang yang dibuat hari ini bisa menentukan masa depan anak-anak kita puluhan tahun ke depan.

Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa anggota DPR yang lulusan Paket C atau siapa yang memiliki gelar akademik berderet.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

SUDAHKAH DPR MEMILIKI KUALITAS, INTEGRITAS, DAN KAPASITAS YANG SEBANDING DENGAN BESARNYA KEKUASAAN YANG DIBERIKAN RAKYAT?

Jika rakyat wajib tunduk pada undang-undang, maka DPR juga wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik.

Jangan pernah lupa, rakyat adalah pemberi mandat. DPR hanyalah penerima amanah Dan amanah itu bisa dipertanyakan, diawasi, serta dievaluasi.

Promo Spesial 11.11 TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

You cannot copy content of this page