GORONTALO – Upaya memperkuat ketahanan energi nasional terus bergulir, kali ini melalui langkah konkret di daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menandatangani Perjanjian Kerja Sama strategis dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, Kamis (19/06/2025), di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur.
Tak sekadar seremoni administratif, kehadiran jajaran Forkopimda, termasuk Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang, menjadi penegas pentingnya sinergi lintas sektor dalam memastikan bahwa energi subsidi negara benar-benar menyentuh sasaran — rakyat kecil.
TNI, Garda Terdepan Pengawasan Distribusi Energi
Kehadiran Brigjen TNI Hardo Sihotang dalam forum tersebut bukan hanya sebagai tamu undangan, tetapi sebagai representasi dukungan aktif TNI dalam pengawasan distribusi energi di wilayahnya. Korem 133/NW dinilai memiliki kapasitas strategis dalam mencegah kebocoran distribusi, khususnya di daerah rawan penyimpangan.
“Kami di jajaran Korem siap mendukung penuh pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Ini bukan sekadar urusan energi, tetapi menyangkut keadilan dan hak masyarakat yang berhak,” ujar Brigjen Hardo dengan tegas.
Langkah Strategis Pemprov dalam Reformasi Energi Daerah
Gubernur Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Gusnar Ismail, M.M., menyebut kerja sama ini sebagai bentuk transformasi manajemen distribusi energi. Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi dan partisipatif sangat dibutuhkan agar program subsidi pemerintah tidak disalahgunakan oknum tertentu.
“Kita harapkan melalui kerja sama ini, distribusi BBM bisa lebih efisien dan tepat sasaran. BBM subsidi harus jatuh ke tangan yang benar — bukan dikuasai oleh mafia distribusi atau pengusaha nakal,” tandas Gusnar.
Sementara itu, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menggarisbawahi pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pengawasan BBM bersubsidi, mengingat tantangan di lapangan yang kompleks.
“Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk Pemda, aparat TNI/Polri, hingga masyarakat. Kehadiran Danrem adalah simbol nyata dari semangat kolaboratif itu,” kata Erika.
Lebih dari Sekadar MoU, Ini Soal Energi untuk Keadilan Sosial
Perjanjian kerja sama yang ditandatangani ini mencakup mekanisme pelaporan, penindakan, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan. Tidak hanya mengandalkan pengawasan manual, sistem digital akan diintegrasikan untuk meningkatkan transparansi distribusi BBM.
Acara juga diwarnai dengan saling tukar cinderamata antara Gubernur Gorontalo dan Kepala BPH Migas, menandai semangat mutualisme dalam kerja sama ini.
Forkopimda Bersatu untuk Energi Berkeadilan
Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Dra. Hj. Idha Syahida Rusli Habibie, M.H., Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Hanny Chandra Sukmana, S.E., M.Tr.Opsla., para pejabat Korem 133/NW seperti Kasi Intel Kolonel Kav Erwandarno dan Kasiops Kolonel Inf Loka Jaya Sembada, serta sejumlah pimpinan OPD Provinsi Gorontalo.
Kolaborasi ini memperkuat pesan: pengawasan distribusi energi bukan hanya tanggung jawab teknis lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kehadiran negara dalam seluruh wujudnya — sipil dan militer. (***)
