Gorontalo Utara, 23 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tengah mendorong reformasi fleksibilitas kerja bagi dokter spesialis yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan pemerataan layanan kesehatan di daerah.
Hal itu mengemuka dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar di Aula RSUD dr. Zainal Umar Sidiki (ZUS), Senin (23/6/2025). Forum ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, yang menyoroti pentingnya penegakan komitmen jam kerja dan optimalisasi peran dokter spesialis.
“Sebagai ASN, mereka memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah. Kami mengapresiasi capaian pemenuhan jam kerja yang hampir menyentuh 100 persen, tapi masih perlu pembenahan jadwal kunjungan agar lebih merata,” tegas Suleman.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemda akan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Aturan itu akan memberikan dasar hukum bagi skema kerja fleksibel, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Melalui Perbup, kita ingin berikan ruang bagi dokter untuk tetap bisa praktik di lokasi lain, namun dengan prinsip tanggung jawab utama tetap di RSUD ZUS,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur RSUD ZUS, dr. Mohammad Ardiansyah, menyambut baik dorongan regulasi tersebut. Ia menyatakan bahwa fleksibilitas akan menjadi langkah maju untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis antarwilayah.
“Forum ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi bersama antara rumah sakit, Pemda, dan BPJS. Kami terus berkomitmen merespons dinamika kebutuhan masyarakat dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk,” ucap Ardiansyah.
Ia berharap, regulasi yang tengah disiapkan Pemda nantinya juga bisa berdampak positif pada peningkatan pelayanan di rumah sakit rujukan lainnya seperti RS Boliyohuto, Dunda, hingga Otnaha.
Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan kebijakan yang adaptif, Gorontalo Utara menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki sistem layanan kesehatan—tak hanya dari sisi fasilitas, tapi juga dari komitmen para tenaga medis yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
