Opini – Di Gorontalo Utara, sebuah ironi sedang berlangsung.
Seseorang yang sekadar menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi, justru menjadi sasaran demonstrasi. Di tengah situasi politik yang bergejolak dan isu dugaan korupsi yang menyita perhatian publik, tindakan sederhana itu tiba-tiba diseret dalam pusaran tafsir politik.
Himbauan yang seharusnya berfungsi menyejukkan suasana malah dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap kekuasaan.
Pertanyaannya: apa yang salah sehingga penghimbau didemo?
Ketika Makna Dipelintir
Dalam tatanan sosial yang normal, himbauan adalah bentuk komunikasi publik yang bersifat persuasif—bukan perintah, bukan pula pembelaan. Ia bertujuan menjaga stabilitas sosial di tengah riuhnya informasi. Tapi di Gorontalo Utara, makna itu kini dipelintir oleh tafsir dan persepsi.
Sebuah ajakan damai diartikan sebagai bentuk keberpihakan, dan suara rasional diseret ke gelanggang politik.
Fenomena ini menunjukkan betapa rapuhnya ekosistem nalar publik kita.
Ketika ruang diskusi sudah dikuasai oleh logika “siapa yang bicara”, bukan lagi “apa yang dibicarakan”, maka kebenaran tak lagi diukur dari isi pesan, melainkan dari persepsi siapa di belakangnya.
Akibatnya, seorang penghimbau yang mungkin hanya ingin mendinginkan suhu politik, harus menanggung stigma seolah menjadi alat penguasa.
Padahal yang sesungguhnya sedang terjadi bukanlah pelanggaran hukum, melainkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi dan tokoh—sebuah penyakit sosial yang membuat setiap tindakan baik pun tampak mencurigakan.
Himbauan di Tengah Gejolak Isu
Beberapa waktu terakhir, Gorontalo Utara kembali disorot oleh berbagai isu sensitif—mulai dari dugaan penyimpangan anggaran hingga protes masyarakat terhadap lambannya respon kebijakan publik.
Dalam atmosfer seperti ini, ruang komunikasi sosial menjadi mudah terbakar. Setiap ucapan bisa ditarik ke tafsir politik, setiap gestur bisa diseret ke kubu tertentu.
Ketika situasi seperti itu dibiarkan, yang muncul bukan lagi perdebatan sehat, melainkan perang persepsi.
Media sosial menjadi medan tempur opini, sementara masyarakat kebanyakan dijadikan pasukan tanpa sadar.
Dalam situasi semacam itu, siapa pun yang berusaha menenangkan suasana dianggap mengganggu narasi besar: narasi amarah.
Padahal, himbauan seharusnya menjadi alat kendali sosial—sebuah penyeimbang ketika opini publik mulai kehilangan arah. Namun di tangan mereka yang haus sensasi, himbauan berubah menjadi senjata politik.
Bukan isi pesannya yang diperhatikan, tapi siapa yang mengucapkannya dan dalam konteks apa.
Publik yang Terjebak Persepsi
Kemarahan publik terhadap penghimbau sebenarnya adalah gejala dari sesuatu yang lebih dalam: runtuhnya rasionalitas politik masyarakat.
Kita hidup di zaman ketika persepsi lebih cepat dari verifikasi, dan opini lebih dipercaya daripada fakta.
Seseorang bisa dihujat habis-habisan hanya karena satu kalimat, tanpa ada ruang untuk menjelaskan maksudnya.
Di Gorontalo Utara, fenomena ini semakin terasa.
Politik lokal yang padat kepentingan sering kali menciptakan “musuh bersama” untuk mengalihkan sorotan dari isu utama. Ketika sorotan publik mulai mengarah pada dugaan korupsi atau ketidakberesan anggaran, maka cara paling cepat untuk mengubah fokus adalah menciptakan kontroversi baru.
Salah satu bentuknya: mem-framing sebuah himbauan menjadi tindakan yang seolah-olah berpihak.
Dan di situ, sang penghimbau dijadikan tumbal.
Ia tidak salah, tapi harus disalahkan—demi menjaga narasi besar yang sedang dimainkan.
Krisis Akal Sehat Kolektif
Demo terhadap penghimbau bukan sekadar aksi protes, tapi cermin dari krisis akal sehat kolektif.
Kita hidup di masa ketika orang yang berteriak paling keras dianggap paling benar, sementara yang bicara tenang dianggap bersembunyi.
Padahal, dalam masyarakat yang sehat, justru suara tenanglah yang harus dijaga—karena di sanalah rasionalitas berada.
Namun, di tengah derasnya arus disinformasi, ruang bagi suara seperti itu makin sempit.
Media sosial dan politik lokal menciptakan semacam ekosistem instan: siapa yang bisa memicu emosi publik, dialah yang “menang”.
Inilah bentuk baru dari populisme lokal—emosi menggantikan logika, persepsi menggantikan bukti.
Jika dibiarkan, pola ini akan menjadi kebiasaan.
Masyarakat akan terbiasa menyerang tanpa berpikir, dan setiap orang yang berupaya menjaga ketenangan akan takut bicara.
Dan di titik itulah, demokrasi kehilangan maknanya.
Pelajaran dari Kasus Ini
Kasus penghimbau yang didemo seharusnya membuka mata banyak pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan media lokal.
Bahwa saat ini, publik tidak hanya butuh pembangunan fisik, tapi juga pembangunan mental dan literasi berpikir.
Karena tanpa kemampuan membedakan mana kritik, mana fitnah, dan mana ajakan baik, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran salah tafsir.
Gorontalo Utara membutuhkan ruang dialog yang sehat, bukan arena tuding-menuding.
Himbauan yang lahir dari niat menjaga ketertiban seharusnya disambut dengan diskusi, bukan dengan kemarahan.
Dan yang lebih penting, publik harus mulai belajar memisahkan antara pesan moral dan kepentingan politik di baliknya.
Antara Himbauan dan Kebisingan
Ketika penghimbau didemo, sesungguhnya yang sedang kita saksikan bukanlah pertentangan antara pihak pro dan kontra, tapi pertarungan antara nalar dan emosi.
Dan sayangnya, emosi kerap menang.
Padahal, tanpa nalar, masyarakat hanya akan menjadi penonton dalam drama politik yang dimainkan oleh segelintir aktor.
Himbauan bukan dosa.
Ia adalah bagian dari etika sosial, upaya untuk mencegah kekacauan dengan cara paling sederhana: mengingatkan.
Tapi ketika yang mengingatkan justru dihujat, maka kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang perlu diingatkan?
Oleh: Wahyu Anak Desa
