Bojonegoro, 28 November 2025 – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan MAN 2 Bojonegoro kembali menjadi sorotan setelah sejumlah wali murid melapor bahwa mereka dibebani berbagai biaya yang dinilai tidak transparan dan memberatkan.
Informasi yang diterima Newstizen menyebutkan adanya pungutan berupa:
Sumbangan sarana Rp 2.000.000
SPP Rp 150.000 per bulan
Biaya kegiatan tahunan Rp 300.000
Pembelian LKS Rp 408.000
Menurut laporan, pungutan-pungutan tersebut berasal dari Komite Madrasah. Namun, banyak wali murid mengaku tidak pernah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai legalitas maupun sifat kewajibannya.
Tekanan Lewat Grup WhatsApp, Orang Tua Kian Terhimpit
Sejumlah wali murid mengakui bahwa pembayaran tersebut tidak hanya diumumkan melalui sekolah, tetapi juga ditekan melalui grup WhatsApp wali murid.
Salah satu wali murid menyampaikan bahwa anaknya bahkan pernah ditegur lantaran belum membayar.
“Di grup WA itu kemarin diingatkan disuruh bayar. Seolah-olah wajib. ” ungkap salah satu orang tua murid kepada Newstizen.
Situasi ini membuat orang tua merasa harga diri mereka seakan dipertaruhkan karena anak-anak menjadi sasaran teguran akibat keterlambatan pembayaran.
Kesaksian Mengharukan: “Saya Janda, Dapat 50 Ribu Sehari, Makan Saja Kadang Tidak Cukup”
Salah satu wali murid, seorang janda asal Tuban, menyampaikan keluhannya dengan suara lirih ketika ditemui tim Newstizen.
“Saya ini seorang janda, mas. Kemarin saya juga sudah bilang ke wali kelasnya untuk minta keringanan pembayaran, tapi buktinya ya tetap tidak diberi. Penghasilan saya berapa toh mas? Saya pedagang kecil, sehari cuma dapat 50 ribu. Buat makan saja kadang tidak cukup. Tapi mau bagaimana lagi mas… demi anak, ya saya tetap cari-cari uang untuk biaya sekolah,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Testimoni ini menggambarkan betapa beratnya beban yang ditanggung oleh sebagian wali murid.
Waka Madrasah Klaim Tidak Tahu, Komite Bungkam
Saat Newstizen mencoba menenui salah satu wakil kepala madrasah, pihaknya menyatakan tidak mengetahui adanya pungutan tersebut.
Sementara itu, bendahara komite hingga saat ini tidak memberikan jawaban meski beberapa kali dihubungi melalui pesan dan telepon.
Ketidakterbukaan ini memunculkan tanda tanya besar: siapa yang sesungguhnya mengatur alur pungutan tersebut.
Kemenag Bojonegoro Diminta Bertindak
Sejumlah wali murid mendesak Kemenag Bojonegoro melakukan investigasi menyeluruh terhadap praktik pungutan di MAN 2 Bojonegoro. Mereka menilai pungutan sebesar itu tidak dapat dibebankan tanpa kejelasan regulasi dan harus dipastikan apakah benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban terselubung.
Newstizen juga telah melayangkan surat resmi permohonan klarifikasi kepada Kasi Pendma Kemenag Bojonegoro dan menunggu jawaban resmi.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang membebaskan, bukan membebani. Bila pungutan memang diperlukan, maka transparansi, dasar hukum, dan kesadaran sukarela harus menjadi prinsip utama.
Kasus ini akan terus dipantau Newstizen hingga mendapatkan kejelasan dari pihak terkait.
