Pohuwato – Fenomena perubahan sikap sejumlah pihak dalam isu Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Pohuwato bukan sekadar dinamika biasa—ini adalah sinyal kuat adanya permainan narasi di ruang publik. Mereka yang sebelumnya diduga berada di lingkar aktivitas ilegal, kini tiba-tiba tampil di garis depan sebagai penolak PETI. Pergeseran ini bukan hanya mencolok, tetapi juga mengundang kecurigaan yang sulit diabaikan.
Perubahan posisi yang drastis tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah ini bentuk kesadaran baru, atau sekadar strategi untuk mengamankan diri? Publik melihat adanya upaya sistematis membangun citra—sebuah reposisi dari “bagian masalah” menjadi “seolah bagian solusi”. Narasi yang dimainkan pun cenderung populis, mengatasnamakan kepentingan masyarakat, namun mengaburkan rekam jejak masa lalu yang belum pernah benar-benar diklarifikasi.
Dalam konteks ini, aroma “cuci tangan” terasa kian kuat. Upaya menggalang simpati publik dengan membungkus diri sebagai pembela masyarakat justru berpotensi menjadi distraksi dari persoalan utama: siapa yang bertanggung jawab atas maraknya aktivitas ilegal tersebut sejak awal. Jika tidak dikritisi, pola seperti ini bisa menciptakan preseden buruk—bahwa pelaku dapat dengan mudah berganti peran tanpa akuntabilitas.
Lebih jauh, fenomena ini memperlihatkan bagaimana opini publik dapat dibentuk, bahkan dimanipulasi, melalui pendekatan emosional dan retorika keberpihakan. Masyarakat yang tidak memiliki akses informasi utuh berisiko terseret dalam arus narasi yang sengaja dikonstruksi untuk kepentingan tertentu, baik individu maupun kelompok.
Karena itu, publik dituntut untuk tidak sekadar menjadi penonton, tetapi juga menjadi penguji. Sikap kritis menjadi kunci untuk memilah mana suara yang tulus memperjuangkan kepentingan bersama, dan mana yang sekadar berkamuflase demi menyelamatkan diri atau kepentingan tertentu.
Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa dinamika opini tidak mengaburkan proses penegakan hukum. Penindakan terhadap aktivitas PETI harus tetap berjalan objektif, tanpa terpengaruh oleh tekanan narasi atau upaya pencitraan dari pihak mana pun.
Situasi ini pada akhirnya menjadi ujian bagi integritas semua pihak. Konsistensi sikap dan keberanian untuk bertanggung jawab atas masa lalu adalah fondasi utama dalam membangun kembali kepercayaan publik. Tanpa itu, setiap klaim keberpihakan hanya akan dipandang sebagai topeng—bukan komitmen nyata.
Pohuwato kini tidak hanya berhadapan dengan persoalan tambang ilegal, tetapi juga dengan pertarungan persepsi. Dan dalam pertarungan ini, kejujuran serta ketegasan hukum harus menjadi pemenang.
