Penambang Rakyat Kabupaten Gorontalo Bersatu,

Kabupaten Gorontalo – Semangat baru penataan pertambangan rakyat mulai tumbuh di Kabupaten Gorontalo. Para penambang rakyat secara resmi mendeklarasikan pembentukan Koperasi Hulondalo Bumi Resource dalam rapat pembentukan yang digelar di Sekretariat APRI Kabupaten Gorontalo, Minggu (14/6/2026). Kehadiran koperasi ini menjadi langkah strategis sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang lebih tertib, legal, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
Pembentukan koperasi tersebut dipandang sebagai momentum penting bagi para penambang rakyat untuk bertransformasi dari pola kerja individual menuju sistem kelembagaan yang lebih terorganisir, profesional, dan memiliki kepastian hukum.
Rapat pembentukan dan pengesahan koperasi dipimpin langsung oleh Abdul Aziz Latif selaku pimpinan sidang sekaligus pendiri koperasi pengusul kawasan WIUP/WIUPK Prioritas seluas 2.500 hektare di Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam forum tersebut, seluruh peserta secara mufakat menyepakati pembentukan koperasi beserta susunan pengurus yang akan menjalankan roda organisasi.
Adapun kepengurusan Koperasi Hulondalo Bumi Resource terdiri dari Robin Bilondatu sebagai Ketua, Arif Rahim sebagai Sekretaris, dan Ronny Ismail sebagai Bendahara, yang didukung oleh sebanyak 20 anggota awal.
Deputi V DPP APRI, Taufiq Hiola, menilai kehadiran koperasi menjadi langkah maju dalam memperkuat posisi penambang rakyat, terutama dalam aspek legalitas, pembinaan, hingga peningkatan kesejahteraan.
“Koperasi menjadi salah satu bentuk organisasi yang dapat memperkuat penambang rakyat, baik dari sisi pengelolaan usaha, akses pembinaan, maupun kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun budaya pertambangan yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Ketua Koperasi, Robin Bilondatu, menyampaikan bahwa pembentukan koperasi mendapat pendampingan langsung dari jajaran APRI Kabupaten Gorontalo. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi para penambang rakyat agar tidak lagi bekerja secara sendiri-sendiri yang rentan terhadap persoalan hukum maupun keterbatasan akses usaha.
Robin menjelaskan, pembentukan koperasi juga merupakan tindak lanjut dari hasil sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba, yang mendorong penambang rakyat untuk mengedepankan legalitas usaha serta pengelolaan tambang berbasis prinsip keberlanjutan.
“Dengan berkoperasi, kami memiliki peluang lebih besar untuk mengurus proses izin usaha pertambangan melalui WIUP/WIUPK prioritas, memperoleh akses pembiayaan perbankan, pelatihan keselamatan kerja, hingga pemasaran hasil tambang dengan harga yang lebih adil. Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmen, Koperasi Hulondalo Bumi Resource telah merancang sejumlah program prioritas yang menjadi fondasi pengembangan organisasi ke depan. Mulai dari penguatan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap aturan pertambangan, peningkatan kesejahteraan anggota melalui sistem pengelolaan yang transparan, hingga penguatan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Tak hanya itu, koperasi juga menegaskan komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan melalui reklamasi lahan pascatambang, pengelolaan limbah, serta program penghijauan bersama masyarakat sekitar. Bahkan, koperasi mulai menjajaki peluang hilirisasi agar hasil sumber daya mineral dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi anggota dan daerah.
Dengan terbentuknya Koperasi Hulondalo Bumi Resource, para penambang rakyat di Kabupaten Gorontalo kini memiliki wadah bersama yang diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif—dari pertambangan rakyat yang sebelumnya berjalan secara sporadis menuju tata kelola yang lebih tertib, modern, legal, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.