GORONTALO UTARA – Fraksi Hanura–PKS DPRD Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya. Meski demikian, fraksi memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi guna memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sikap fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Utara pada agenda Pembicaraan Tingkat I terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura–PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan pemerintah daerah, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar Rp708,9 miliar atau 98,86 persen dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp676,9 miliar atau 95,74 persen dari pagu anggaran.
Fraksi menilai capaian tersebut menunjukkan pengelolaan fiskal daerah yang secara umum berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian serius agar kualitas pengelolaan APBD terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
Salah satu perhatian utama Fraksi Hanura–PKS adalah rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target yang telah ditetapkan, PAD baru terealisasi sekitar Rp43,17 miliar atau 82,13 persen.
Menurut fraksi, angka tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo Utara masih perlu diperkuat karena ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih relatif tinggi.
Karena itu, Fraksi Hanura–PKS mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang lebih progresif dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset milik daerah secara produktif, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan berkelanjutan.
Fraksi menilai strategi intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD harus menjadi agenda prioritas agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dalam membiayai pembangunan secara mandiri.
Selain aspek pendapatan, fraksi juga memberikan perhatian terhadap efektivitas belanja daerah. Walaupun tingkat serapan anggaran secara keseluruhan tergolong tinggi, masih terdapat beberapa pos belanja yang realisasinya belum optimal.
Belanja modal, misalnya, baru terealisasi sekitar 89,39 persen, sedangkan belanja pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi hanya mencapai sekitar 79,63 persen.
Menurut Fraksi Hanura–PKS, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh mengingat pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, konektivitas wilayah, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi berharap berbagai hambatan yang menyebabkan rendahnya realisasi sejumlah program pembangunan dapat diidentifikasi sejak tahap perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya dapat berlangsung lebih optimal.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Hanura–PKS menegaskan bahwa APBD tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dokumen administratif atau laporan keuangan tahunan. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan terus memprioritaskan pengalokasian anggaran pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan mutu pelayanan publik.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Hanura–PKS secara resmi menyatakan menerima Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan pengelolaan APBD yang semakin berkualitas, pembangunan daerah diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara berkelanjutan.
