Perkuat Kebijakan Antikorupsi, DPRD Gorut Desak Bupati Tutup Celah Penyalahgunaan Wewenang

Perkuat Kebijakan Antikorupsi, DPRD Gorut Desak Bupati Tutup Celah Penyalahgunaan Wewenang (Foto: Ilustrasi)

newstizen.co.id GORONTALO UTARA – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, mendorong pemerintah daerah memperkuat kebijakan lokal sebagai langkah preventif untuk menekan potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Windra saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan agenda pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dalam forum resmi tersebut, ia menilai upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya bertumpu pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi, melainkan harus diawali dengan kebijakan yang mampu mencegah munculnya ruang penyimpangan sejak dini.

Menurut Windra, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis yang dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta memperjelas mekanisme pengambilan keputusan di setiap perangkat daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Ia menegaskan, regulasi nasional yang telah mengatur pencegahan tindak pidana korupsi perlu diterjemahkan lebih lanjut melalui kebijakan daerah yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan Gorontalo Utara. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki instrumen yang lebih efektif dalam menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, termasuk yang berpotensi melibatkan unsur eksekutif.

“Yang dibutuhkan bukan hanya penindakan ketika pelanggaran sudah terjadi, tetapi bagaimana pemerintah mampu membangun sistem yang membuat praktik penyimpangan semakin sulit dilakukan,” tegas Windra dalam penyampaiannya.

Lebih lanjut, ia berpandangan bahwa penguatan kebijakan lokal juga harus dibarengi dengan peningkatan integritas aparatur sipil negara, pengawasan yang berkelanjutan, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, kombinasi ketiga aspek tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya publik.

Windra berharap komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan tidak berhenti pada penyusunan regulasi semata, tetapi diwujudkan melalui implementasi yang konsisten di seluruh organisasi perangkat daerah. Ia menilai pencegahan merupakan strategi yang lebih efektif dibandingkan penindakan, karena mampu meminimalkan potensi kerugian negara sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun kepada masyarakat.

Promo Spesial 11.11 TikTokShop

Promo Kursi Gaming

Rp5xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Kursi Kerja Ergonomis

Rp3xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

Meja Kerja/Gaming

Rp2xx.xxx

Belanja Aman di Sini

You cannot copy content of this page