, Gorontalo Utara — Pelaksanaan proyek pembangunan jalan di Kecamatan Anggrek, Desa Helumo, Dusun Bainaale, Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) terancam tidak terlaksana. Penyebabnya adalah lokasi proyek tersebut berada dalam kawasan hutan yang belum dibebaskan oleh pemerintah daerah.
Persoalan ini diungkapkan oleh Lukum Diko, wakil rakyat dari Fraksi Golkar DPRD Gorut, dalam rapat paripurna yang diadakan pada Selasa (16/07/2024). “Saat ini ada anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk pembangunan jalan di Bainaale, dan itu terancam tidak dapat dilaksanakan karena status lokasi pembangunan masih masuk dalam kawasan hutan yang belum dibebaskan oleh pemerintah daerah,” tegas Lukum.
Lukum menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan proyek tersebut sudah mencapai MC 0 dan kontrak kerja dengan pihak ketiga telah ditandatangani. “Tentunya hal seperti ini sangat disayangkan terjadi,” tambahnya.
Menurut Lukum, masalah ini telah diingatkan sejak tahun lalu dan hampir setiap minggu diingatkan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. “Kami khawatir dengan kondisi ini, program pembangunan jalan yang diharapkan oleh masyarakat tidak akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024,” ujarnya.
Lukum juga mengkritik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dianggap tidak responsif. “Kami tidak tahu apakah OPD yang ada saat ini sudah bosan atau tidak ingin bekerja lagi karena hal ini sudah berulang-ulang kali terjadi,” katanya.
Lukum berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama OPD terkait. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Thamrin Siradjudin, menyatakan bahwa proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tersebut sedang berlangsung. “Saat ini proses pembebasan status lahan tersebut sementara berproses,” ujar Thamrin.
Di lain pihak, Kepala Bappeda Gorut, Helmi Potutu, masih enggan memberikan tanggapan terkait masalah ini. Dia berjanji akan memberikan jawaban di lain waktu dan akan mengundang para pewarta untuk penjelasan lebih lanjut.
Dengan kondisi ini, masyarakat Desa Helumo berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan agar pembangunan jalan yang sangat dinantikan dapat segera terlaksana. Kejelasan mengenai proyek ini sangat penting mengingat dampaknya yang signifikan bagi aksesibilitas dan perekonomian masyarakat setempat. (Red)
