, Gorontalo Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 2024-2029 telah resmi membentuk fraksi-fraksi dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 3 September 2024. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD sementara Roni Imran, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD sementara Deisy Sandra Maryana Datau.
Pembentukan fraksi-fraksi ini merupakan langkah awal penting dalam struktur organisasi DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan surat masuk dari partai politik (parpol), teridentifikasi empat fraksi yang akan berperan dalam periode mendatang:
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):
Ketua Fraksi: Migdad Abdullah
Wakil Ketua Fraksi: Deisy Sandra Maryana Datau
Sekretaris Fraksi: Daud Syarif
Fraksi Partai Golkar:Ketua Fraksi: Hamzah Sidik
Wakil Ketua Fraksi: Lukum Diko
Sekretaris Fraksi: Rina Polapa
Fraksi Partai NasDem (gabungan dari Partai NasDem dan Partai Gerindra):
Ketua Fraksi: Mikdad Yeser
Wakil Ketua Fraksi: Indri Monoarfa
Sekretaris Fraksi: Jerri Kiswanto
Fraksi Hanura (gabungan dari Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera):
Ketua Fraksi: Evlink K. Sunge
Wakil Ketua Fraksi: Windra Lagarusu
Sekretaris Fraksi: Wiwin S. Pajiu
Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sementara, Roni Imran, mengungkapkan rasa syukurnya atas terbentuknya fraksi-fraksi ini. “Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi pelaksanaan rapat paripurna ini. Terbentuknya fraksi-fraksi ini adalah langkah awal yang sangat penting bagi kelancaran tugas DPRD ke depan,” ungkap Roni Imran.
Dengan terbentuknya fraksi-fraksi, langkah selanjutnya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas tata tertib DPRD. Roni Imran menambahkan bahwa agenda tersebut akan segera diagendakan. “Setelah fraksi-fraksi ini terbentuk, tahapan berikutnya adalah pembentukan Pansus yang akan membahas tata tertib sebelum kita melangkah pada pembentukan alat kelengkapan dewan,” tandasnya.
Rapat paripurna ini menandai dimulainya periode kerja DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang baru, dengan harapan dapat mengoptimalkan fungsi dan peran DPRD dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di daerah. (***)
