Gorontalo Utara – Memasuki akhir triwulan pertama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) belum menunjukkan progres dalam pelaksanaan kegiatan fisik. Hal ini menjadi sorotan dari Komisi III DPRD Gorut dalam rapat bersama mitra kerja terkait efisiensi anggaran yang diterapkan tahun ini.
Anggota Komisi III DPRD Gorut, Windra Lagarusu, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada OPD yang melaksanakan kegiatan fisik secara nyata. “Terkait dengan realisasi anggaran pada triwulan pertama ini, rata-rata OPD belum ada kegiatan fisik yang berjalan,” ujarnya.
Dari hasil rapat bersama OPD mitra, diketahui bahwa efisiensi anggaran terutama berpengaruh pada beberapa aspek utama, seperti perjalanan dinas, konsumsi, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK). Sementara itu, realisasi anggaran yang telah berjalan pada triwulan pertama ini lebih banyak terserap untuk belanja rutin pegawai, belanja makan dan minum, serta pengadaan ATK.
Salah satu isu yang mencuat dalam rapat tersebut adalah tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum terbayarkan selama tiga bulan terakhir. Windra menyoroti dampak serius dari hal ini, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan BPJS. “Jika tunggakan mencapai tiga bulan, maka secara otomatis layanan BPJS tidak bisa digunakan karena tidak ada pembayaran dari pemerintah daerah,” tegasnya.
Selain itu, masalah lain yang menjadi perhatian adalah terkait keberlangsungan Tenaga Penunjang Kegiatan (TPK) di Dinas Kesehatan. Hingga saat ini, beberapa dokter belum mendapatkan kontrak kerja akibat adanya edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang melarang perekrutan tenaga kontrak baru. “Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit,” kata Windra.
Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD 2025, DPRD Gorut berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal serta realisasi anggaran dapat segera meningkat sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (***)
