GORONTALO UTARA — Di tengah gegap gempita pemberitaan tentang kasus dugaan politik uang yang menyeret enam kepala desa dan satu warga sebagai tersangka, Gorontalo Utara justru sedang menyimpan luka yang lebih dalam, lebih sunyi, namun menyayat rasa keadilan publik: meninggalnya Yulia Sinta Sangala, seorang anak perempuan yang ditemukan tak bernyawa di Kecamatan Gentuma Raya pada 2 Januari 2025.
Hari ini, 18 Mei 2025, genap empat bulan lebih sejak jasad Yulia ditemukan. Namun, proses hukum atas tragedi ini masih jalan di tempat. Dua kali pergantian Kasat Reskrim di tubuh Polres Gorontalo Utara tidak juga menghasilkan terobosan signifikan. Kasus ini tertahan di tahap penyidikan tanpa satu pun tersangka ditetapkan.
“Ini bukan sekadar kematian biasa. Ini tragedi yang harusnya menjadi prioritas, karena menyangkut nyawa seorang anak,” tegas Rivaldi Uping, warga sekaligus kerabat dekat almarhumah. Ia menyuarakan kegelisahan kolektif masyarakat yang mulai lelah menunggu kejelasan dari aparat penegak hukum.
Keterlambatan ini bukan hanya soal waktu, tapi menyangkut kredibilitas dan sensitivitas institusi hukum terhadap korban dan masyarakat. Pertanyaannya sederhana namun mendalam: Ada apa di balik lambannya penanganan kasus Yulia? Apakah ini sekadar kelalaian, atau ada tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu?
Kematian Anak yang Mengusik Nurani Publik
Yulia bukan figur publik. Ia bukan kepala desa, bukan elite politik. Tapi kematiannya adalah simbol: bahwa ketika nyawa anak-anak bisa hilang tanpa kejelasan hukum, maka kita sedang berada dalam krisis kemanusiaan yang dalam. Tragedi ini mengingatkan bahwa di balik gegap gempita kontestasi politik, ada anak-anak yang luput dari perlindungan, dan keluarga-keluarga kecil yang berteriak dalam sepi menuntut keadilan.
Tidak adanya transparansi membuat berbagai spekulasi berkembang. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Jika kasus seperti ini tidak kunjung ditangani dengan serius, maka pesan yang dikirim kepada publik sangat berbahaya: bahwa hukum bisa tumpul ke atas, dan perlindungan terhadap anak bisa menjadi retorika belaka.
Tuntutan Publik: Transparansi, Kejelasan, dan Keadilan
Polres Gorontalo Utara kini berada di titik krusial. Kepercayaan publik bisa runtuh total jika kasus ini dibiarkan menggantung lebih lama. Apa susahnya mengumumkan progres penyelidikan? Di mana hasil autopsi? Siapa yang terakhir bersama Yulia? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa terus-menerus disembunyikan di balik bahasa formal birokrasi.
“Yang kami minta bukan keistimewaan, tapi kepastian,” kata Rivaldi dengan nada getir. “Keadilan bukan hanya untuk keluarga Yulia, tapi untuk seluruh masyarakat Gorontalo Utara yang ingin merasa aman dan dilindungi.”
Jangan Biarkan Yulia Menjadi Statistik yang Terlupakan
Gorontalo Utara butuh ketegasan, bukan pembiaran. Kasus ini harus menjadi prioritas bukan karena tekanan media atau suara massa, tapi karena ini adalah kewajiban moral dan hukum negara.
Kita tidak bisa terus membiarkan tragedi kemanusiaan seperti ini diliputi kabut tebal ketidakjelasan. Yulia Sinta Sangala harus dikenang bukan sebagai korban tanpa penyelesaian, tapi sebagai titik balik kebangkitan kesadaran hukum di Gorut.
Karena keadilan yang tertunda, adalah keadilan yang disangkal. (Red)
