Gorontalo Utara – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mendapat sambutan positif dari Komisi III DPRD Gorontalo Utara. Namun lebih dari sekadar pencapaian administratif, keberhasilan ini diharapkan menjadi pemicu perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan dan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat.
Windra Lagarusu, anggota Komisi III DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan apresiasi mendalam atas capaian tersebut. Ia menyebut opini WTP sebagai bukti nyata bahwa pemerintah daerah mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
“Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara atas diraihnya opini WTP. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel,” ujar Windra dalam keterangan pers, Selasa (20/5/2025).
Namun, Windra mengingatkan bahwa capaian WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju tata kelola anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.
“Tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada penyusunan laporan keuangan yang baik. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, menurut Windra, memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga progresif dan solutif dalam menjawab persoalan sosial.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan mendukung kebijakan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tambahnya.
Windra pun berharap keberhasilan meraih WTP ini menjadi budaya kerja yang konsisten di setiap tahun anggaran berikutnya. Ia juga mendorong Badan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan kapasitas, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna meminimalisir potensi penyimpangan dan inefisiensi.
Melampaui angka dan laporan, opini WTP harus menjadi refleksi dari niat tulus pemerintah untuk melayani rakyat dengan anggaran yang benar, tepat guna, dan tepat sasaran. Di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal, integritas dalam pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Gorontalo Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing. (BYP)
