, Surabaya – Menanggapi beberapa pemberitaan yang sedang beredar di masyarakat, A.H Thony sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, memberikan pernyataan dan respon atas kejadian kecelakaan kerja yang menyebabkan beberapa karyawan terluka dan belum mendapatkan santunan apapun. Senin (20/5/2024).
“Kami menangkap beberapa pelanggaran serius dalam kejadian ini, tidak adanya prosedur K3, tidak adanya perlindungan BPJS dan penyalahgunaan pemberi kerja dalam memberikan tugas dengan resiko tinggi bukan pada ahlinya,” jelas Thony.
“Ketika terjadi kecelakaan, kami tidak melihat Empire sebagai manajemen yang bijak tetapi lebih mengarah manajemen yang semena mena dan mengutamakan kepentingan sendiri,” tambah Thony saat ditemui di ruang kerja Dprd.
“Patut diduga, Perusahaan berusaha membuat skenario seolah-olah mandor adalah vendor, sehingga semua tanggung jawab dilimpahkan kepada mandor, sedangkan mandor sudah bekerja di sana sejak gedung mulai dibangun. Artinya dia bukan vendor. Kalau itu vendor, maka harus ditunjukkan bentuk kerja samanya dan kontrak kerjanya,’ tutup Thony.
Dedi Wardhana SH, LLM, selaku kuasa hukum korban mengapresiasi respon baik dari Wakil ketua DPRD kota Surabaya.
“Ketika individu berhadapan dengan Corporate, maka ini menjadi sesuatu yang tidak seimbang. Maka kami berharap, dalam hal ini DPRD bisa berperan sebagai penyeimbang dan segera melakukan investigasi kepada pihak Hotel Empire Palace, baik itu perijinan ataupun mengenai perlindungan karyawan.Sudah seharusnya Dprd menjadi wakil rakyat,” Ujar Dedi.
