Acara Bimtek dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Hasyim Asy’ari. Dalam sambutannya, Hasyim menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pemilih terdata dengan benar sebagai syarat untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan. “KPU Kab/Kota harus memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat dapat terdata dengan baik,” ujar Hasyim.
Hasyim Asy’ari juga menekankan prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pendataan pemilih, yaitu komprehensif, valid, dan mutakhir. Prinsip komprehensif mengharuskan semua warga negara yang memenuhi syarat untuk terdata tanpa memandang latar belakang. Prinsip valid menekankan pentingnya akurasi dalam penulisan nama, alamat, dan data lainnya, sementara prinsip mutakhir memastikan data selalu diperbarui.
“Kami telah membuktikan pada pemilu sebelumnya bahwa tidak ada perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejak penetapan hingga rekapitulasi tingkat nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya kerja cermat, sabar, telaten, dan teliti,” tambah Hasyim.
Pembukaan acara Bimtek ini dipimpin oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, serta dihadiri oleh para petinggi KPU RI lainnya, termasuk Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, Yulianto Sudrajat; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, August Mellaz; Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Mochammad Afifuddin; serta Pelaksana Harian Sekjen KPU RI.
Bimtek ini diikuti oleh seluruh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dari Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, bersama para Operator Sidalih dan Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Tujuan dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemutakhiran data pemilih menggunakan aplikasi Sidalih dan E-Coklit, guna memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang akan datang.
Dengan mengikuti Bimtek ini, KPU Kabupaten Gorontalo berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan, serta memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar. (***)
