“Meski kami baru dilantik sebagai anggota dewan, aspirasi dari guru honor PAUD mengenai gaji yang belum terbayarkan sudah masuk dan harus segera diperhatikan,” tegas Indri.
Menurut Indri, perhatian pemerintah daerah terhadap para guru honor sangatlah penting, terutama karena profesi mereka berperan signifikan dalam mendidik generasi muda. Di tengah pembahasan alokasi anggaran untuk formasi CPNS dan P3K, Indri menilai bahwa persoalan gaji guru honor tidak boleh terabaikan.
“Dalam evaluasi APBDP ini dibuka formasi CPNS sebanyak 57 orang dan P3K 196 orang, tetapi guru honor PAUD yang sudah bekerja masih belum menerima gaji mereka. Hal ini harus segera diselesaikan,” tambahnya.
Indri berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini agar para guru honor PAUD dapat bekerja dengan tenang dan tetap berkomitmen untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak di Gorontalo Utara. (Red)
