, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil sikap tegas dengan mempercepat pembacaan putusan dismissal sengketa Pilkada 2024 menjadi 4-5 Februari 2025. Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen MK untuk memastikan kepastian hukum dan mencegah sengketa menjadi alat spekulasi politik. Percepatan ini melangkahi jadwal awal yang tertuang dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, yang sebelumnya menetapkan sidang pada 11-13 Februari 2025.
“Kami tidak akan membiarkan proses hukum digunakan sebagai strategi politik yang memperpanjang ketidakpastian. Percepatan putusan dismissal ini akan menyaring hanya perkara yang benar-benar layak dilanjutkan ke tahap pembuktian,” tegas Suhartoyo dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Jumat (31/01/2025).
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menambahkan bahwa semua pihak yang bersengketa wajib hadir dalam sidang pembacaan putusan. Jika perkara dinyatakan gugur dalam putusan dismissal, maka kepala daerah terpilih harus segera dilantik tanpa hambatan hukum.
Bagi perkara yang berlanjut, kesempatan mengajukan saksi dan ahli sangat terbatas. Sengketa tingkat Gubernur hanya boleh menghadirkan maksimal enam saksi, sedangkan untuk tingkat Bupati/Wali Kota dibatasi empat saksi.
“Tidak ada kompromi dalam aturan ini. Setiap saksi dan ahli wajib terdaftar dengan identitas jelas serta pokok keterangan yang akan disampaikan. Dokumen pendukung harus diserahkan sehari sebelum sidang pembuktian,” tandas Saldi.
Dari data MK, total 310 perkara sengketa Pilkada 2024 telah masuk. Rinciannya, 23 sengketa Pemilihan Gubernur, 238 sengketa Pemilihan Bupati, dan 49 sengketa Pemilihan Wali Kota. MK juga menetapkan bahwa saksi ahli wajib melampirkan surat izin resmi dari institusi asal sebelum memberikan keterangan.
Keputusan tegas MK ini menjadi sinyal kuat bahwa lembaga peradilan tidak akan membiarkan sengketa berkepanjangan menghambat jalannya pemerintahan. Putusan dismissal yang dipercepat diharapkan segera mengakhiri ketidakpastian politik dan memastikan kepala daerah terpilih dapat bekerja tanpa gangguan hukum. (***)
