Anggota Komisi 2 DPRD Gorut, Fitri Husain, mengungkapkan bahwa ada tiga poin utama yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut.
“Pertama, Asosiasi UMKM diberikan kesempatan untuk membuka galeri di RTH sebagai sarana promosi dan pemasaran produk mereka,” jelas Fitri kepada awak media.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemanfaatan RTH sebagai pusat ekonomi kreatif ini juga merupakan hasil aspirasi dari forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, ia menekankan bahwa pengelolaan RTH tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) atau Sekretariat Daerah (Sekda) Gorut.
“Inisiatif ini berasal dari UMKM, tetapi dalam hal pengelolaan RTH, kami mendorong agar melibatkan BUMDes agar lebih optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Gorut, Grace Mangosa, menyoroti aspek koperasi dalam skema pengembangan UMKM ini. Ia menjelaskan bahwa koperasi yang terlibat harus sudah beroperasi setidaknya selama satu tahun sebelum dapat dievaluasi terkait potensi tambahan modal usaha.
“Besaran modal usaha yang bisa diberikan akan dikaji lebih lanjut setelah melihat bagaimana koperasi tersebut berkembang dan beroperasi,” ujar Fitri
Fitri menegaskan bahwa pertemuan ini baru merupakan langkah awal dalam mewujudkan pemanfaatan RTH sebagai pusat galeri UMKM.
“Diskusi lanjutan akan terus dilakukan agar rencana ini bisa segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM di Gorut,” pungkasnya. (***)
