Kementerian Sosial telah menunjukkan langkah pemeriksaan internal setelah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan, berdasarkan pengumuman yang disampaikan Menteri Sosial, ratusan pegawai dijatuhi hukuman disiplin berat setelah melalui proses pemeriksaan.
Langkah tersebut memunculkan pertanyaan besar bagi institusi kepolisian.
Jika kementerian berani memeriksa pegawainya sendiri, mengapa Polri tidak menunjukkan langkah serupa secara terbuka dan terukur?
Pertanyaan ini kini tertuju kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Polri selama ini berada di garis depan pemberantasan perjudian online. Operasi penangkapan dilakukan, jaringan perjudian dibongkar, rekening diblokir, dan sejumlah pihak diproses hukum.
Namun, pemberantasan judol tidak akan pernah benar-benar meyakinkan apabila pengawasan hanya diarahkan ke luar, sementara kondisi internal institusi tidak diperiksa secara transparan.
Jangan sampai aparat begitu berani mengejar pemain dan bandar, tetapi justru tidak memiliki keberanian yang sama ketika harus memeriksa dugaan pelanggaran di lingkungan sendiri.
Publik tidak sedang menuduh seluruh anggota Polri terlibat judi online. Mayoritas anggota kepolisian tentu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Justru karena masih banyak anggota yang bekerja dengan integritas, institusi Polri harus berani memastikan tidak ada oknum yang mencederai nama baik korps Bhayangkara.
Jika terdapat anggota yang terindikasi melakukan transaksi judi online, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan berdasarkan data dan mekanisme hukum yang berlaku?
Jika ada dugaan anggota menjadi pelindung, pembeking, atau menerima aliran dana dari jaringan perjudian, apakah pemeriksaannya juga berani menyentuh semua tingkatan jabatan?
Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada mereka yang berada di lapisan bawah, sementara dugaan keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan justru tidak tersentuh.
Di sinilah integritas institusi diuji.
PPATK memiliki peran strategis dalam menganalisis transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, termasuk perjudian online.
Karena itu, koordinasi Polri dengan PPATK untuk memperkuat pengawasan internal patut didorong.
Bukan berarti setiap transaksi mencurigakan otomatis menjadi bukti pelanggaran. Pemeriksaan tetap harus dilakukan secara objektif, profesional, berdasarkan kewenangan, serta menghormati hak setiap anggota.
Tetapi pertanyaannya, apakah Polri berani mengambil inisiatif untuk memastikan integritas anggotanya melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan?
Jangan menunggu viral, jangan menunggu desakan masyarakat, dan jangan menunggu munculnya kasus besar baru kemudian melakukan pembenahan.
Pencegahan seharusnya dimulai sebelum kepercayaan publik semakin terkikis.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kini menghadapi tantangan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Keberanian seorang pemimpin bukan hanya terlihat ketika memberikan instruksi penangkapan terhadap pelaku kejahatan di luar institusinya.
Keberanian sesungguhnya juga terlihat ketika ia bersedia membuka ruang pemeriksaan terhadap anggotanya sendiri, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatan.
Publik ingin mengetahui beberapa hal:
- Apakah Kapolri bersedia mendorong pemeriksaan internal anggota Polri yang terindikasi terlibat judi online?
- Apakah Polri siap berkoordinasi dengan PPATK untuk menindaklanjuti informasi transaksi yang relevan?
- Apakah pemeriksaan akan menyentuh dugaan keterlibatan pemain, pelindung, hingga pihak yang menerima keuntungan dari bisnis judol?
- Apakah hasil pengawasan internal dapat disampaikan secara transparan kepada masyarakat?
- Beranikah Polri memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum, tanpa pandang bulu?
Ini bukan upaya menjatuhkan institusi kepolisian. Sebaliknya, ini merupakan dorongan agar Polri semakin dipercaya oleh masyarakat.
Seragam kepolisian adalah simbol pengabdian, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap hukum. Bukan tameng untuk melindungi pelanggaran.
Masyarakat tidak membutuhkan institusi yang hanya terlihat tegas di depan kamera. Masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang nyata, adil, dan berlaku bagi siapa pun.
Kalau pegawai kementerian bisa diperiksa, kalau masyarakat bisa ditindak, kalau bandar bisa diburu, maka tidak ada alasan untuk menutup pintu pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Jangan sampai pemberantasan judi online hanya menjadi perang terhadap masyarakat, tetapi gagal menjadi perang terhadap oknum di dalam institusi sendiri.
Kapolri Suyudi tidak cukup hanya mewarisi tanggung jawab memberantas kejahatan. Ia juga memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan institusi yang dipimpinnya.
Kini publik menunggu keberanian itu.
Sebab, membersihkan rumah sendiri adalah ujian paling nyata bagi sebuah institusi penegak hukum..
