“Putusan Mahkamah Konstitusi adalah amanat konstitusional yang harus kami jalankan. Untuk itu, kami sepakat untuk mengalihkan anggaran pengadaan kendaraan dinas demi mendukung pembiayaan PSU,” ujar Dedi.
Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kendaraan dinas pimpinan DPRD ini diketahui hampir mencapai Rp2 miliar. Namun demi menyukseskan PSU, dana tersebut kini dialihkan sepenuhnya.
“Nilainya lebih dari Rp1,5 miliar, dan semuanya kami alihkan untuk mendukung pelaksanaan PSU,” jelasnya.
Meskipun pengadaan kendaraan tersebut penting untuk menunjang tugas-tugas kedinasan—terlebih Ketua DPRD saat ini belum memiliki kendaraan dinas—Dedi menyatakan dirinya siap berbesar hati.
“Saya masih menggunakan kendaraan pribadi untuk aktivitas kedinasan. Rumah dinas pun belum bisa ditempati karena belum direhabilitasi, tapi itu bukan prioritas sekarang,” ungkapnya.
Dedi juga mengajak seluruh masyarakat Gorontalo Utara untuk ikut serta dalam menyukseskan PSU mendatang, mengingat proses ini bukan hanya sekadar pemilihan ulang, tetapi juga menjadi momentum penting dalam menentukan arah kepemimpinan daerah lima tahun ke depan. (Red)
