Pantauan pada Jumat, 11 Juli 2025, menunjukkan sejumlah kerusakan di asrama tersebut. Mulai dari lampu penerangan yang tidak berfungsi, pintu utama dan pintu kamar mandi yang rusak, hingga WC yang tak bisa digunakan. Bahkan, gerbang utama yang seharusnya menjadi akses keamanan mengalami kerusakan parah.
“Kondisi ini membuat kami merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal di asrama. Bangunannya sudah amburadul,” keluh seorang mahasiswa penghuni.
Para mahasiswa menyesalkan sikap saling lempar tanggung jawab antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Parigi Moutong. Saat dikonfirmasi, PUPR mengklaim bahwa kunci dan pengelolaan telah diserahkan ke Disdikbud sejak tahun 2022. Sementara itu, pihak Disdikbud justru menyatakan bahwa pengelolaan masih menjadi tanggung jawab PUPR.
“Kami mahasiswa bingung, siapa sebenarnya yang memegang anggaran dan bertanggung jawab atas perawatan asrama ini?” ujar salah satu mahasiswa.
Selain fasilitas fisik, mahasiswa juga menyoroti tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana perawatan gedung. Mereka meminta jika memang ada alokasi dana perawatan, agar direalisasikan secara nyata.
“Kalau memang dananya ada, tolong perbaiki asrama ini. Kami butuh tempat tinggal yang layak dan aman,” tambah mahasiswa lainnya.
Sejak asrama ini berdiri empat tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum pernah turun langsung melihat kondisi bangunan maupun berinteraksi dengan mahasiswa penghuni asrama.
Mahasiswa berharap Pemerintah Daerah bersama Disdikbud Parigi Moutong segera merespons keluhan ini dan melakukan perbaikan, serta memperjelas tata kelola dan alokasi anggaran asrama secara transparan.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Parigi Moutong, Saeful Andriyanto, ST, menegaskan bahwa pihaknya sudah tidak lagi berwenang terhadap pengelolaan gedung tersebut.
“Gedung Asrama sekarang pengelolaannya sudah diserahkan kepada Disdikbud sejak tahun 2022, saat serah terima kunci dilakukan oleh Wayan Sumarya selaku PPK kepada pihak Disdikbud,” jelasnya.
Namun, hingga berita ini diturunkan, Plt. Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, belum memberikan tanggapan meski telah membaca pesan konfirmasi via WhatsApp.
Mahasiswa kini menantikan langkah konkret dari pihak pemerintah agar polemik ini segera mendapatkan solusi dan kehidupan di asrama kembali berjalan dengan aman dan layak. (Red/Srd)
