Menurut Nanang, perjalanan dinas yang dilakukan oleh manajemen RSUD ZUS tidak bisa serta-merta dinilai negatif. Ia menjelaskan bahwa aktivitas tersebut justru merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pelayanan kesehatan daerah.
“Perjalanan dinas itu bukan semata-mata urusan birokrasi atau seremonial. Itu langkah konkret dalam membangun jejaring, memperluas kerja sama dengan rumah sakit rujukan, sekaligus peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan atau studi banding,” ujar Nanang.
Di tengah sorotan publik, Nanang justru mengajak masyarakat untuk melihat apa hasil dari perjalanan-perjalanan tersebut. “Pertanyaannya bukan semata ‘berapa kali pergi’, tapi ‘apa hasilnya bagi pasien dan tenaga kesehatan kita?’” tambahnya.
Isu lain yang menjadi perhatian publik adalah terganggunya suplai air bersih di RSUD ZUS. Kondisi ini sempat menimbulkan kekhawatiran, terutama di tengah kebutuhan sanitasi dan kebersihan yang tinggi di fasilitas layanan kesehatan.
Nanang menjelaskan bahwa permasalahan air bukan semata-mata kelalaian manajemen, melainkan akibat teknis di luar kendali. RSUD ZUS selama ini mengandalkan suplai dari PDAM, namun sejak awal tahun 2025 distribusinya mengalami kendala teknis yang cukup serius.
“Syukurnya, dari informasi yang saya terima, tahun ini sudah dianggarkan pengadaan sumur bor. Ini adalah bentuk tanggung jawab dan langkah antisipatif yang perlu kita apresiasi,” ungkap Nanang.
Nanang menekankan pentingnya peran masyarakat sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Menurutnya, publik berhak memberikan kritik, namun sebaiknya juga dibarengi dengan pemahaman menyeluruh atas konteks permasalahan yang terjadi.
“Kita jangan terjebak pada opini mentah. Jika memang perjalanan dinasnya tidak berdampak, itu patut dikritik. Tapi jika dari situ lahir kebijakan atau terobosan pelayanan, kita juga wajib menghargainya,” tuturnya.
Ia juga mendorong manajemen RSUD ZUS untuk terus membuka ruang dialog dan transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. (BYP)
