Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, saat membuka acara menegaskan bahwa masyarakat adat bukanlah masa lalu yang terpinggirkan, melainkan mitra utama dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mengingatkan kembali nilai Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 sebagai pijakan peradaban Dayak untuk bersatu dalam menjaga tanah leluhur.
“Persatuan masyarakat adat adalah kunci agar Kalimantan tidak sekadar menjadi lumbung sumber daya, tetapi juga pusat peradaban yang bermartabat. Dari sini, kita suarakan bahwa hasil kekayaan alam harus kembali untuk rakyat, tanpa merusak lingkungan,” tegas Agustiar.
Forum ini juga menjadi panggung persaudaraan para gubernur se-Kalimantan yang hadir duduk satu meja, memperlihatkan keseriusan mereka memperjuangkan keadilan fiskal dari sektor pertambangan, kehutanan, hingga perkebunan. Kesepakatan ini melanjutkan semangat Sinergi Daerah Penghasil SDA yang sebelumnya dirumuskan di Balikpapan.
Tak hanya pemimpin daerah, kegiatan ini turut menghadirkan tokoh nasional, pemimpin adat, serta delegasi internasional dari Malaysia dan Brunei Darussalam. Semua sepakat: Kalimantan bukan hanya pusat ekonomi nasional yang sedang tumbuh, tetapi juga rumah besar budaya Dayak yang memiliki nilai global.
Lebih jauh, penandatanganan kesepakatan antar pemerintah daerah mempertegas tekad menjadikan Kalimantan sebagai poros ekonomi hijau dan pusat kebudayaan Dayak di panggung dunia. Dengan demikian, Pumpung Hai Borneo tidak berhenti pada seremoni, melainkan menjadi gerakan strategis untuk menyatukan kekuatan lokal, regional, hingga internasional. (Nala)
