Gorontalo — Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, warga Dusun Polondanga, Desa Haya-Haya, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo justru seolah ditinggalkan. Akses jalan utama menuju permukiman dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 12 di wilayah itu rusak berat. Ketika hujan turun, jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang nyaris tak bisa dilalui.
Kondisi memprihatinkan itu diungkapkan oleh Herson Amara, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sekaligus anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Haya-Haya, Selasa (7/10/2025). Ia menyebut, kerusakan jalan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah daerah.
“Setiap kali hujan, jalan becek parah. Anak-anak sekolah tetap wajib memakai sepatu, jadi mereka terpaksa berjalan di atas lumpur dengan sepatu yang penuh tanah. Ini sangat miris,” tegas Herson dengan nada kesal.
Menurutnya, masyarakat sudah berulang kali menyampaikan aspirasi dan keluhan, baik kepada pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum ada langkah nyata. Bahkan, pergantian kepala daerah dari masa ke masa tidak membawa perubahan berarti.
“Sudah dari zaman Bupati Marten Liputo sampai sekarang, jalan ini tidak pernah tersentuh perbaikan. Kami hanya diberi harapan kosong dan janji-janji palsu,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Jalan rusak yang dibiarkan begitu saja bukan hanya menghambat akses pendidikan, tapi juga menjerat perekonomian warga. Sebagian besar penduduk Polondanga adalah petani yang mengandalkan jalan tersebut untuk membawa hasil bumi ke pasar. Saat musim hujan, kendaraan tidak bisa masuk, sementara biaya angkut naik dua kali lipat.
“Kalau jalan bagus, petani bisa lancar menjual hasil panen. Tapi sekarang, jangankan motor, jalan kaki saja susah. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi soal keadilan bagi warga desa,” tambah Herson.
Warga kini berharap, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo bisa turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memperjuangkan perbaikan jalan tersebut melalui jalur aspirasi. Mereka menilai, perhatian terhadap desa-desa terpencil seperti Polondanga harus menjadi prioritas agar pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Kami tidak minta yang muluk-muluk, cukup jalan bisa dilalui dengan layak. Anak-anak kami berhak bersekolah dengan nyaman tanpa harus berjalan di atas lumpur,” pungkas Herson dengan nada getir.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah yang selama ini gencar berbicara soal pemerataan pembangunan. Sementara di pelosok desa, jalan rusak dan janji yang tak pernah ditepati justru menjadi wajah nyata ketimpangan pembangunan di Gorontalo. (SD)
